Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Strategi Penghancuran Hutan Alam dengan Melegalkan Pelanggaran Tata Ruang

Posted by raflis on April 23, 2009

eksisting-kawasan-lindung-nasional

  1. Kapasitas terpasang industri pulp dan kertas yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang tersedia.
  2. Keberadaan industri pulp dan kertas yang ada menjadi penyebab pelanggaran penataan ruang.
  3. Penguasaan lahan skala besar (monopoli sumberdaya alam) mengakibatkan penegakan hukum tidak pernah bisa dilakukan.
  4. Akumulasi modal yang besar dalam suatu wilayah mampu dipakai oleh perusahaan untuk membuat penyelenggara negara selalu berpihak pada investasi terhadap setiap konflik ruang yang muncul antara masyarakat dengan perusahaan.

Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Dikeluarkannya SK.101/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas.
DELINIASI AREAL HPHT
Pasal 4
(5) Areal hutan alam yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah hutan alam yang pada areal-areal yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas hujan dengan skoring sama dengan dan atau lebih besar dari 175 sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria dan tata Cara Penetapan Hutan Lindung.
b. Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan atau dengan kelerengan lebih dari 15% untuk tanah yang sangat peka terhadap erosi.
c. Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.
d. Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.
e. Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
f. Buffer zone atau kawasan penyangga hutan lindung dan atau kawasan hutan konservasi.
g. Kawasan pelestarian plasma nutfah.
h. Kawasan perlindungan satwa liar.
i. Kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan.
j. Kawasan rawan terhadap bencana alam.

Dari SK Menhut terlihat sangat bagus dan pro lingkungan serta tidak bertentangan dengan Regulasi Penataan Ruang maupun lingkungan hidup, namun pada tataran realita lapangan, hampir seluruh kriteria yang ada dilanggar oleh pihak perusahaan dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh departemen kehutanan terhadap pemilik izin. Dalam hal ini ada ruang untuk melakukan korupsi yang Cukup besar, baik itu di Departemen kehutanan maupun Dinas di provinsi ataupun kabupaten.

Percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri dari sisi regulasi tidak ada peroalan yang serius, tetapi pada implementasi lapangan justru memicu eksploitasi besar besaran dengan mengesampingkan delineasi makro dan mikro yang seharusnya dilakukan oleh masing masing pemilik konsesi.

Jika delineasi makro dan mikro dilakukan dengan benar maka banyak Perizinan yang tidak bisa diteruskan karena izin yang diberikan berada pada kriteria yang seharusnya dilindungi baik berdasarkan SK.101/Menhut-II/2004 maupun PP 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional ataupun kepres 32 1990 tentang pengelolaan kawasan lidung.

Kasus Penataan Ruang Yang ada di Provinsi Riau
1. Illegal Logging

Pada tahun 2007 NGO lingkungan yang ada di provinsi riau menggugat 14 Perusahaan pemegang Izin Hutan tanaman industri (Pemasok bahan baku Terhadap PT RAPP dan IKPP) dengan tuduhan Pelanggaran lingkungan hidup dan Tindak Pidana kehutanan, dengan substansi dasarnya adalah perizinan yang diberikan berada pada kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Berdasarkan regulasi (Penataan ruang, Lingkungan Hidup Maupun Kehutanan) ke14 perusahaan ini berada pada kawasan yang seharusnya dilindungi. Dari hasil penyidikan kapolda Riau mulai terungkap konspirasi besar pejabat publik terlibat dalam proses keluarnya periziannya. Seriusnya polda riau dalam mengusut pejabat yang terlibat dalam pengeluaran izin ternyata tidak mendapat dukungan dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian berdampak dengan digantinya Kapolda sebelum kasus ini tuntas ditangani dan kemudian pada tanggal 22 Desember 2008 Kapolda yang baru mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan: Tidak terdapat cukup bukti., Peristiwa tersebut bukan tindak pidana , Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum.

Seiring dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bupati Pelalawan Tengku Azmun Ja`far ditangkap oleh KPK dan kemudian divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor sebagai penerima Gratifikasi terhadap 15 perusahaan yang ada di kabupaten pelalawan. Walaupun demikian Perusahaan yang memberikan gratifikasi terhadap Tengku Azmun tidak pernah tersentuh hukum. Ke 15 perusahaan tersebut merupakan pemasok kayu ke PT RAPP. Hal menarik dalam kasus ini untuk eksploitasi dibutuhkan izin RKT, dan tidak satupun dari penerbit RKT dari kasus ini yang dijadikan tersangka illegal logging

Akar persoalan kasus illegal logging adalah diterbitkannya atau dikeluarkannya perizinan pada kawasan yang tidak sesuai dengan kriteria kawasan dalam penataan ruang dan sebagai dampaknya dihasilkan 2 bencana alam yang rutin terjadi di riau yaitu kebakaran hutan dan banjir.

Contoh SP3 Kasus illegal logging dapat dilihat di: http://raff94.multiply.com/journal/item/38/SP_3_Kasus_illegal_logging_Riau


2. Tekanan Politik Perusahaan untuk Pemenuhan Bahan Baku
Pada bulan November 2008 PT RAPP memunculkan gejolak sosial dengan melakukan PHK terhadap 500 orang pekerjanya serta merumahkan 500 orang lainnya dan akan melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 2000 orang. Kebijakan perusahaan ini mengakibatkan PT RAPP melakukan unjuk rasa dan mengeluarkan 7 butir pernyataan sikap.

  1. Menolak PHK massal karena PHK massal dapat merusak sendi-sendi perekonomian dan meminta kepada pemerintah memberikan jaminan serta perlindungan kepada pekerja dari ancaman PHK.
  2. Meminta kepada DPRD dan Pemkab Pelalawan, Pemprov dan Pempus untuk secepatnya mengambil langkah-langkah penyelamatan untuk kelangsungan usaha PT RAPP yang terancam tutup.
  3. Meminta kepada pemerintah dengan segera melakukan langkah=langkah nyata membuat solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di PT RAPP.
  4. Meminta kepada pemerintah melindungi industri pulp dan kertas dalam negeri dari ancaman dan intervensi pihak asing.
  5. Meminta kepada pemerintah untuk mempercepat seta menyelesaikan proses hukum terkait kasus illegal loging di Riau yang telah merugikan negara.
  6. Meminta pemerintah dan pengusaha agar mengotpimalkan pemakaian tenaga kerja lokal dan memperkecil pemakaian tenaga kerja asing sebagai perwujudan transfer/alih teknologi menuju industri pulp dan kertas Indonesia yang tangguh.
  7. Meminta kepada pemerintah, pengusaha, masyarakat adat dan serikat pekerja untuk dapat duduk bersama secepatnya dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di PT RAPP

3. Penghilangan Hak Rakyat Atas Tanah
Dikeluarkannya SK Menhut No ….terhadap HPHTI PT Arara Abadi memunculkan konflik ruang antara masyarakat dengan pemilik konsesi. Banyak kasus pelanggaran Ham terjadi serta penggusuran dan penghilangan hak hak rakyat atas tanah yang notabene merupakan pemilik kedaulatan wilayah.

Pada tanggal 18 Desember 2008 PT Arara Abadi dengan menggunakan tangan tangan penyelenggara Negara melakukan penggusuran paksa/ penyerangan terhadap Dusun Suluk Bongkal yang seharusnya merupakan persoalan perdata antara masyarakat dengan perusahaan. Dalam Kasus ini 76 orang masyarakat ditangkap dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, satu orang anak berusia 2,5 tahun meninggal akibat tidak langsung dari kekerasan aparat kepolisian yang saat ini kasus ini sudah ditangani oleh Komnas Ham. Perkembangan kasus ini dapat dilihat di http://sorakriau.blogspot.com
Kasus Pelanggaran Ham ini sudah berulang kali terjadi dan perusahaan tidak pernah ditindak oleh negara.

4. Perpanjangan Izin Penggunaan Bahan Baku Industri Pulp dari hutan Alam.

Perizinan HTI Pada Hutan Alam (2007)Perizinan HTI Pada Hutan Alam (2007)Keluarnya Peraturan Menteri Nomor P.3/Menhut-II/2008 Penggunaan bahan baku dari hutan alam mencabut SK.101/Menhut-II/2004. Dengan dicabutnya SK.101/Menhut-II/2004, maka batas waktu penggunaan bahan baku dari hutan alam tahun 2009 tidak berlaku lagi. Seperti yang dikutip Kompas tanggal 9 januari 2009 bahwa Menhut akan memperpanjang Izin penggunaan bahan baku industri pulp dari hutan alam”Kebijakan penggunaan kayu dari hutan alam untuk industri pulp dan kertas bisa saja diperpanjang,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban di Jakarta, Jumat (9/1).

http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/09/16512914/

5. Hutan alam yang tersisa berada dalam Kawasan Lindung Nasional

Izin HTI dalam Kawasan Lindung Nasional (PP 26 tahun 2008)Izin HTI dalam Kawasan Lindung Nasional (PP 26 tahun 2008)Berdasarkan analisis yang Kabut Riau tahun 2009, hutan alam yang tersisa di provinsi riau berada dalam kawasan lindung nasional yang ditetapkan dalam PP 26 tahun 2008.

Kondisi kawasan lindung Nasional yang ada di provinsi riau Terdapat ………ha hutan alam yang sudah di ekspoitasi untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas diantaranya dilakukan oleh perusahaan yang terlibat Illegal logging Baik itu kasus gratifikasi oleh Mantan Bupati Pelalawan terhadap 15 perusahaan maupun kasus Pelanggaran Lingkungan yang diterbitkan SP3 nya oleh Kapolda Riau. Seluruh Perusahaan ini merupakan penyuplai bahan baku terhadap 2 industry pulp dan kertas yang ada di Provinsi Riau.(PT RAPP dan IKPP). Perizinan yang ada di kawasan lindung Nasional ini diantaranya dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur maupun Mentri Kehutanan.

Pelanggaran Tata Ruang Yang Sistimatis

eksisting-kawasan-lindung-nasionalTata ruang yang disusun merupakan kamuflase semu pembuat kebijakan. Seharusnya setiap perizinan yang dikeluarkan merujuk pada kriteria kriteria lahan yang bisa dikelola sesuai dengan peruntukannya hanya diakui dan tertulis dalam secarik kertas dan belum pernah diimplementasikan dalam upaya penertiban pola ruang. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada izin pemanfaatan ruang yang dicabut karena tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan.

Keterlibatan Bupati, Gubernur maupun Mentri Kehutanan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang yang berada dalam kawasan lindung merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang tidak seriusnya penyelenggara negara dalam menertibkan penataan ruang yang seharusnya menjadi Cetak biru (Blue Print) pembangunan nasional. Sehingga Eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan tidak menghasilkan bencana bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Kesimpulan

  1. Kapasitas terpasang industri pulp dan kertas yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang tersedia.
  2. Keberadaan industri pulp dan kertas yang ada menjadi penyebab pelanggaran penataan ruang.
  3. Penguasaan lahan skala besar (monopoli sumberdaya alam) mengakibatkan penegakan hukum tidak pernah bisa dilakukan.
  4. Akumulasi modal yang besar dalam suatu wilayah mampu dipakai oleh perusahaan untuk membuat penyelenggara negara selalu berpihak pada investasi terhadap setiap konflik ruang yang muncul antara masyarakat dengan perusahaan.

Rekomendasi:
Berdasarkan Permasalahan yang dijumpai disarankan kepada Pemerintah untuk:

  1. Menghentikan penebangan hutan alam untuk kebutuhan industri pulp dan kertas
  2. Mencabut Izin Pemanfaatan Ruang yang terdapat dalam kawasan lindung.
  3. Menghitung Ulang kapasitas terpasang Industri Pulp dan kertas yang ada serta menyesuaikan dengan bahan baku yang tersedia
  4. Memberhentikan dan menghukum pejabat negara yang terlibat penerbitan izin yang tidak sesuai dengan kriterianya.
  5. Membuka akses data/peta perizinan dan RKT ke Publik sehingga tidak terjadi penyimpangan atau permainan antara pejabat publik dan pemilik izin pemanfaatan ruang.
  6. Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang dengan melengkapi data data dasar dalam penyusunan rencana tata ruang serta melakukan revisi dan evaluasi terhadap seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh instansi sektoral.
  7. Menjadikan kelembagaan penataan ruang sebagai sebuah lembaga negara yang independent dibawah presiden serta melakukan pertanggungjawaban publik terhadap hasil kerjanya
  8. Melengkapi aturan aturan tehnis penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan UU No 26 tahun 2007 dengan memunculkan partisipasi publik pada setiap pengambilan kebijakan.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: