Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

8 Izin RKT HTI di Provinsi Riau Melanggar Konstitusi.

Posted by raflis on May 5, 2009

Download Pdf

Pendahuluan
Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang berada dibawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Makna dari menguasai disini adalah pemberian hak untuk mengatur pengelolaannya oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Supaya tidak terjadi perebutan pengaturan pada masing masing departemen maka dibuatlah UU Penataan Ruang UU No 24 tahun 1992 yang dirobah menjadi UU No 26 tahun 2007. Dari UU No 26 tahun 2007 ini kemudian diturunkan menjadi PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terdiri dari pola ruang dan struktur ruang wilayah nasional. Dari pola Ruang dan struktur ruang inilah kemudian diterjemahkan ke rencana kerja masing masing departemen termasuk departemen kehutanan.

Semangat utama dalam UU 26 tahun 2007 adalah menertibkan kembali perizinan yang ada baik itu akibat kesalahan perencanaan masa lalu maupun akibat dari perobahan rencana tata ruang . Regulasi ini dilengkapi juga dengan sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

PP 26 tahun 2008 kemudian diturunkan lagi kedalam Perpres Rencana Tata Ruang Pulau sumatra sebagai Rencana detail Tata Ruang nasional yang pada saat ini sedang disusun. PP 26 tahun 2008 dan Perpres Rencana Tata Ruang sumatra Merupakan dasar dari pembuatan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Sebagai perangkat operasional Penataan ruang di masing masing wilayah. Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten akan menjadi panduan dasar dalam menyusun rencana kerja instansi sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten. Dan akan dijadikan sebagai dasar dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perizinan HTI dan Pola Ruang Wilayah Nasional
Kriteria kawasan yang diperbolehkan untuk dibangun HTI berdasarkan PP No 26 tahun 2008 adalah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap . Sedangkan Izin HTI yang sudah terlanjur diberikan beberapa diantaranya terdapat juga pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Lindung. Dimana kawasan hutan produksi terbatas diperuntukkan untuk budidaya hutan alam , dan kawasan lindung harus dipertahankan sebagai hutan alam. Proyeksi Pola Ruang Wilayah Nasional untuk Provinsi Riau seperti pada Peta 1.

Lampiran VII PP 26 tahun 2008 tentang pola ruang wilayah nasional baru menjelaskan Kawasan lindung dan kawasan budidaya secara umum.

Diagram Pola Ruang Wilayah Nasional untuk perizinan HTI

Dari Analisis spasial Izin HTI yang ada di provinsi riau terhadap Pola ruang wilayah nasional PP No 26 tahun 2008 ditemukan 1.570.700 ha Izin HTI yang tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PP 26 tahun 2008. Seluas 1.060.000 ha diantaranya berada di kawasan lindung dan 510.700 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seperti yang terlihat pada Peta 2 dan 3.

Penertiban Pola Ruang Wilayah Nasional
PP 26 tahun 2008 telah menetapkan kawasan lindung nasional di provinsi riau seluas 3.376.000 ha, 1.570.000 ha diantaranya merupakan Izin HTI. Selain dalam kawasan lindung nasional terdapat juga 510.000 ha Izin HTI pada kawasan hutan produksi terbatas yang harus ditertibkan . Penertiban pola ruang ini dijelaskan dalam Pasal 77 UU 26 tahun 2007 diantaranya:

  • Pada Saat Tata Ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfatan ruang.
  • Pemanfaatan ruang yang syah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian
  • Untuk Pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin itu diperoleh melalui prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Setelah keluarnya PP 26 tahun 2008, seharusnya seluruh departemen yang ada melakukan evaluasi rencana kerjanya serta menyesuaikan dengan PP no 26 tahun 2008. Secara ideal Departemen kehutanan harus mengambil langkah berupa:

  • Melakukan verivikasi perizinan dan menghentikan sementara aktifitas perusahaan yang berada pada kawasan lindung nasional yang ditetapkan.
  • Menyesuaikan Peta TGHK Departemen kehutanan terhadap PP 26 2008.
  • Mencabut izin-izin (SK Mentri Kehutanan) yang berada pada kawasan lindung nasional, dan meminta Gubernur dan bupati untuk mencabut izin2 yang berada dalam kawasan lindung.
  • Melakukan restorasi kawasan yang rusak pada kawasan lindung nasional.

Pemberian RKT Merupakan Sebuah Pelanggaran.
Mentri kehutanan pada akhir masa jabatannya mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan memberikan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) terhadap 8 Perusahaan yang berada dalam kawasan lindung nasional. Kebijakan pemberian izin RKT ini seharusnya berada ditangan kepala dinas kehutanan. Karena beberapa alasan Kepala dinas kehutaan tidak bersedia mengeluarkan izin RKT di 8 perusahaan tersebut. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh mentri kehutanan mentri kehutanan mengeluarkan Izin RKT terhadap 8 perusahaan, seperti pada tabel 1.dan Grafik 1

Tabel 1

No

Perusahaan

Perizinan

Ditetapkan
Sebagai

Kawasan lindung

(PP 26 2008)


Realisasi
Penanaman (Rekap April 2009)

Hutan Alam Tahun 2007


SK


Luas (ha)[1]


Luas   (ha)[2]


%


Luas (ha)[3]


%


Luas (ha)[4]


%

1

PT Bina Duta Laksana

No.207/Menhut-II/2006

28,890

27650

95.71%

8,045

27.85%

17880

61.89%

2

PT Rimba Mandau Lestari

No.552/Menhut-II/2006

5,630

4788

85.04%

2,162

38.40%

3207

56.96%

3

PT Citra Sumber Sejahtera

No.68/Menhut-II/2007

15,360

8122

52.88%

7,979

51.95%

6920

45.05%

4

PT Selaras Abadi Utama

No.522.21/IUPHHKHT/XII/ 2002/005

13,600

12810

94.19%

5,124

37.68%

3954

29.07%

5

PT Balai Kayang Mandiri

No.20/Menhut-II/2007

22,250

14898

66.96%

5,087

22.86%

14000

62.92%

6

PT Artelindo

No.122/Menhut-II/2007

10,740

8197

76.32%

4,897

45.60%

8060

75.05%

7

PT Suntara Gajapati

No.71/Kpts-II/2001

34,792

34792

100.00%

745

2.14%

34792

100.00%

8

PT Mitra Kembang Selaras

No.71/Menhut-II/2007

14,800

14800

100.00%

0

0.00%

5183

35.02%


[1]Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan (April,2009).[2]Data Kawasan lindung nasional, hasil digitasi ulang Lampiran VII PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.[3]Data Kawasan lindung nasional, hasil digitasi ulang Lampiran VII PP No26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.[4]WWF Riau 2007

rkt-8-hti-di-riaua4lindungDari 8 RKT yang dikeluarkan oleh mentri kehutanan sekitar 86 % dari total luasan izin konsesi tersebut berada pada kawasan lindung nasional, 64% diantaranya kondisi tutupan hutan pada kawasan ini masih baik (tutupan hutan alam 2007). Sementara itu realisasi penanaman sampai 2008 baru 23%. Sebaran RKT pada kawasan lindung nasional dan tutupan hutan alam pada RKT yang diberikan dapat dilihat pada peta 4 dan 5.

rkt-8-hti-di-riaua4hutan

Grafik 1 Kondisi 8 RKT yang dikeluarkan oleh mentri Kehutanan.

Peta 4

dan

Peta 5

Dampak dari Pemberian Izin RKT Terhadap Penataan Ruang
Dengan keluarnya RKT pada 8 perusahaan tersebut maka akan terjadi upaya pemandulan terhadap UU No 26 tahun 2007, dan pelanggaran terhadap PP 26 tahun 2008. Serta akan menjadi jurisprudensi hukum dalam pembiaran pelanggara tata ruang yang diharapkan untuk membenahi regulasi antar sektor yang saat ini saling bertabrakan satu sama lain Guna Pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: