Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Bom waktu di Rimbang Baling

Posted by raflis on July 3, 2009

Buruknya tata ruang wilayah kembali jadi persoalan pelik bagi kawasan lindung. H AMPARAN kerikil putih berkilau membelah aliran Sungai Sebayang hingga membentuk delta sejajar

Kabut turun perlahan dan memberi nuansa pagi khas alam pegunungan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (Rimbang Baling) di Desa Batu Sanggan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, kemarin
Di tengah delta, sekelompok perempuan tampak asyik mengumpulkan lalu memindahkan kerikil ke dalam perahu robin (perahu motor). Adapun di sudut sungai, di bawah pohon sialang, pohon terbesar dalam satu kumpulan yang biasa menjadi sarang lebah, tiga nelayan juga sibuk melempar jaring ikan. Beginilah rutinitas seharihari warga dari delapan desa yang menghuni kawasan suaka margasatwa Rimbang Baling. Sedikitnya saat ini terdapat 1.000 keluarga dan ratusan rumah permanen di desa tersebut

Download Pdf

Link: http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/07/03/index.shtml
Kedelapan desa yang baru dimekarkan pada 2003 lalu itu terdiri dari dua desa lama yakni Batu Sanggan dan Aur Kuning, kemudian enam desa baru yaitu Muara Bio, Tanjung Beringin, Gajah Bataluik, Tarusan, Subayang Jaya, dan Pangkalan Serai “Warga desa ini merupakan warga asli yang sudah bermukim selama ratusan tahun di wilayah ini,” jelas Yusman, salah satu tokoh adat warga setempat yang bergelar Datuk Tumenggung Pucuk Batu Sanggan.

Dulunya, lanjut Yusman, warga di wilayah ini masih bagian dari Kerajaan Pagaruyung di Sumatra Barat. Pada masa Padri, daerah ini dipimpin dalam satu kekhalifahan (wali nagari) yang berada di daerah Lipat Kain, Kampar
Menurut Yusman, meski sudah ditetapkan sebagai kawasan suaka  margasatwa sejak 1982 lalu, warga lain tetap bersikeras menghuni tempat lama. Pasalnya, daerah itu merupakan tanah leluhur yang sudah ditinggali nenek moyang mereka sejak ratusan tahun lampau. “Biarlah diisolasi. Tidak diberi listrik, tidak diberi jalan, kami tetap di sini. Kami tidak akan pindah karena ini rumah kami,” tegasnya. Sikap keras dari warga setempat ini tecermin dari semakin membludaknya permukiman penduduk di kawasan suaka margasatwa Rimbang Baling. Suaka margasatwa itu sendiri memiliki kekuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 149/ V/1982 yang diberlakukan sejak 21 Juni 1982. Di situ ditetapkan total kawasan seluas 136 ribu hektare. Merasa dimanipulasi Penduduk sudah menempati kawasan sejak lama. Itu sebabnya relokasi dinilai warga sebagai upaya pemerintah daerah untuk memanipulasi data. Mereka menyebutkan pemerintah setempat secara sepihak menyatakan Rimbang Baling sebagai daerah tidak berpenghuni dan bisa ditetapkan sebagai kawasan lindung
“Masalah ini sudah kami adukan dan perjuangkan hingga ke Departemen Kehutanan sampai ke Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang kemarin berkunjung. Tetapi buntu, tak ada tanggapan,” ujar Yusman
Selain diimpit oleh persoalan membludaknya jumlah permukiman dan tuntutan akan akses jalan dan listrik, kawasan suaka margasatwa Rimbang Baling yang terletak di dua kabupaten itu juga dilanda persoalan yang lebih gawat.
Di sisi barat kawasan suaka margasatwa, tepatnya di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, ekspansi besar-besaran industri pertambangan batu bara meninggalkan lubang-lubang menganga. Belum lagi persoalan ekspansi perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang bantaran Sungai Singingi. Aktivitas PETI membuat sungai berdasar kerikil yang dulunya jernih menjadi keruh bercampur tanah
Tata ruang Persoalan dalam kawasan suaka margasatwa Rimbang Baling mengingatkan kembali betapa simpang siurnya tata ruang wilayah di Indonesia. Upaya penyelamatan kawasan lindung terhalang banyak sengketa

Yayasan Kabut Riau mengusulkan supaya penyelamatan suaka margasatwa Rimbang Baling diselesaikan dengan mengatur kembali rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) daerah tersebut “Jika dijadikan taman nasional pasti butuh waktu dan biaya besar. Jadi solusi terbaik saat ini adalah menerapkan kompensasi bertanggung jawab baik itu pada masyarakat maupun perusahaan,” kata Rafl is dari Yayasan Kabut Riau, kemarin. Berdasarkan UU Nomor 26/2007 tentang RTRW Kawasan Lindung, lanjut Raflis, pemerintah dapat menerapkan g reward and punishment sebagai kompensasi pemakaian kawasan lindung. Berarti, perusahaan dan masyarakat dapat tetap tinggal dan beraktivitas namun harus berkomitmen dan bertanggung jawab menjaga kawasan lindung tersebut. “Pola ini manjur di sejumlah negara maju dan saya rasa sudah bisa diterapkan di sini. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi tegas dan nyata,” tuturnya. Adapun organisasi penyelamat lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) memandang kondisi yang dihadapi sesungguhnya sebuah bom waktu yang siap meledak

Ancaman nyata dari dua sisi kawasan ditambah tidak adanya sikap konsisten dari pemerintah daerah yang melakukan pemekaran desa di daerah lindung mencerminkan rentannya kondisi daerah tersebut
“Diperlukan komitmen dari pemerintah untuk penyelamatannya

Ancaman nyata dari dua sisi kawasan ditambah tidak adanya sikap konsisten dari pemerintah daerah yang melakukan pemekaran desa di daerah lindung mencerminkan rentannya kondisi daerah tersebut
“Diperlukan komitmen dari pemerintah untuk penyelamatannya

Ancaman nyata dari dua sisi kawasan ditambah tidak adanya sikap konsisten dari pemerintah daerah yang melakukan pemekaran desa di daerah lindung mencerminkan rentannya kondisi daerah tersebut
“Diperlukan komitmen dari pemerintah untuk penyelamatannya

Artikel lainnya:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: