Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Point-point Kepmenhut No: 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

Posted by raflis on April 16, 2010

Nomor : 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

Kriteria Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 5

(1)  Kriteria penunjukan kawasan hutan dirinci menurut status, keadaan, letak, batas dan luas areal yang akan ditunjuk.

(2)  Kriteria status areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah:

a. Belum pernah ditunjuk atau ditetapkan Menteri sebagai kawasan hutan (penunjukan partial).

b. Tidak dibebani hak-hak atas tanah.

c. Tergambar dalam peta penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi yangditetapkan oleh Menteri atau Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/RTRWK).

(3)  Kriteria keadaan areal yangditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah:

a. Berhutan dan/atau tidak berhutan

b. Dapat dihutankan secara konvensional

(4)  Kriteria letak, batas dan luas areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah:

a. Daratan dan perairan

b. Batas dan luasnya jelas dan terukur.

Pasal 6

Kriteria fungsi hutan areal yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah:

a. Ditentukan berdasarkan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sepanjang menyangkut Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

b. Ditentukan berdasarkan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sepanjang menyangkut Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Tahura dan Taman Wisata Alam (TWA).

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 7

(1)  Kriteria penataan batas dirinci menurut status, trayek batas, patok dan pal batas, dan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2)  Kriteria status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah:

a. Kawasan hutan yang telah ditunjuk

b. Bebas dari hak-hak pihak ketiga

c. Memperoleh pengakuan para pihak (masyarakat, badan hukum, pemerintah) di sepanjang trayek penetaan batas.

(3)  Kriteria trayek batas areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah:

a. Mempunyai titik ikat yang pasti di lapangan

b. Mengikuti azimuth dan jarak yang terukur menyesuaikan dengan batas alam (sungai, tepi pantai, tepi danau, dan lain-lain)

c. Mempunyai lorong batas

(4)  Kriteria patok dan pal batas areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah:

a. Patok batas dan pal batas mempunyai koordinat

b. Patok batas digunakan untuk penataan batas sementara

c. Pal batas digunakan untuk penataan batas difinitif

Pasal 8

Kriteria Panitia Tata Batas areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah:

a. Dibentuk dan disyahkan oleh Bupati/Walikota

b. PTB Kawasan Hutan diketuai oelh Bupati/Walikota dengan anggota terdiri dari unsur-unsur:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

3. Dinas-Dinas yang terkait di Kabupaten/Kota

4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan

5. Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan

6. Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

7. Instansi lain yang dianggap perlu

8. Kepala Desa

9. Tokoh masyarakat/ketua adat masyarakat setempat

Untuk penataan batas perairan anggota Panitia Tata Batas ditambah :

10. Kepala Distrik/Sub Distrik Navigasi

11. Kepala Dinas Perikanan

12. Kantor Departemen Perhubungan

13. Kantor Departemen Kelautan

Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 9

(1)  Kriteria pemetaan kawasan hutan dirinci menurut Peta Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dipetakan.

(2)  Kriteria Peta tata Batas Areal yang dipetakan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaskud pada Pasal 9 ayat (1) adalah:

a. Peta dasar yang digunakan ditentukan berdasarkan urutan ketersediaan liputan peta atas kawasan hutan yang dipetakan yaitu Peta Rupa Bumi (RBI), Peta Topografi (TOP) dan Peta Joint Opration Graphic (JOG).

b. Menggambarkan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan dalam bentuk peta tata batas.

(3)  Kriteria Berita Tata Batas (BATB) kawasan hutan sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) adalah:

a. BATB Sementara yang meliputi :

1. Trayek batas yang digunakan dalam BATB sementara telah diumumkan kepada masyarakat.

2. Memuat pernyataan pengakuan masyarakat di sepanjang trayek penataan batas kawasan hutan.

b. BATB Difinitif yang meliputi :

1. Telah memperoleh persetujuan PTB yang dinyatakan dalam bentuk penandatanganan oleh seluruh anggota PTB.

2. Adanya pernyataan tidak tercatat hak-hak kepemilikan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan sebagainya.

3. Memuat rincian route pelaksanaan pengukuran batas kawasan hutan.

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 10

(1)  Kriteria penetapan kawasan huatn dirinci menurut peta penetapan kawasan hutan, BATB kawasan hutan dan keputusan penetapan kawasan areal yang akan ditetapkan.

(2)  Kriteria peta penetapan kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah:

a. Peta dasar yang digunakan ditentukan berdasarkan urutan ketersediaan liputan peta atas kawasan hutan yang dipetakan yaitu Peta Rupa Bumi (RBI), Peta Topografi (TOP) dan Peta Joint Operation Graphic (JOG).

b. Dapat menggunakan kombinasi batas dari hasil penataan batas difinitif dengan batas lainnya seperti batas administrasi pemerintahan (kabupaten atau propinsi).

(3)  Kriteria BATB kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah BATB difinitif yang telah disahkan oleh Menteri.

(4)  Kriteria keputusan penetapan kawasan hutan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah memuat keputusan penetapan kawasan hutan sesuai yang tercantum dalam BATB kawasan hutan dan tergambar dalam peta penetapan kawasan hutan

S T A N D A R  Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 11

(1)  Standar penunjukan kawasan hutan terhadap areal yang akan ditunjuk adalah:

a. Diusulkan oleh Pemda dan DPRD berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/ Kebupaten (RTRWP/ RTRWK) dan nama kelompok hutannya.

b. Peta Penunjukan dibuat dengan minimal skala 1 : 250.000 tergantung luas kawasan yangditunjuk serta memenuhi kaidah-kaidah pemetaan.

(2)  Keputusan penunjukan kawasan hutan oleh :

a. Menteri apabila Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru dan Hutan Lindung serta Hutan Produksi lintas propinsi.

b. Gubernur apabila Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah propinsi.

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 12

(1)  Standar penataan batas kawasan hutan dirinci menurut status, trayek batas, patok dan pal batas (kawasan hutan), patok dan pal batas (kawasan perairan) dan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2)  Standar status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) adalah:

a. Dibuat Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan batas yang ditandatangani oleh Wakil/ Tokoh/ Ketua adat masyarakat setempat, Kepala Desa, Instansi Kehutanan Daerah, Camat, Ketua Tim Pelaksana Tata Batas, dan Bupati/Walikota.

b. Dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pembuatan Batas Sementara yang ditandatangani Panitia Tata Batas.

(3)  Standar trayek batas areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) adalah:

a. Titik ikat meliputi titik triangulasi, titik dopler, titik hasil perhitungan dengan alat GPS, titik markant (keberadaannya di lapangan kedudukannya tepat dengan yang tergambar di peta dasar).

b. Rintis batas dibuat dengan cara melakukan pembersihan selebar ± 2 meter sehingga menyerupai jalur.

c. Lorong batas dibuat dengan ukuran 150 cm dengan selokan/ parit berukuran (30 x 30 x 30) cm kiri kanan lorong batas (lampiran 1).

Pasal 13

(1)  Standar patok dan pal batas (kawasan hutan) areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) adalah:

a. Patok batas dipancang sepanjang rintis batas dengan jarak 25 meter sampai 150 meter kecuali di Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan jarak 25 meter sampai 75 meter.

b. Pal batas dibuat dari :

1. Beton bertulang besi ukuran 10 cm x 10 cm dengan panjang 130 cm termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam 60 cm seperti gambar pada lampiran 2.

2. Kayu kelas awet I dan atau awet II atau kayu hasil pengawetan dengan ukuran 15 cm x 15 cm dengan panjang 130 cm termasuk bagian yang ditanam dalam tanah 60 cm sedang bagian yang ditanam dipoles dengan residu/ cat meni seperti gambar pada lampiran 3.

c. Cara penulisan huruf dan nomor pal batas sebagai berikut :

1. Pal batas yang membatasi kawasan hutan dengan areal bukan kawasan hutan (disebut batas luar kawasan hutan) ditulis huruf B pada sisi pal yang menghadap ke arah luar kawasan hutan.

2. Pada sisi pal batas yang menghadap ke dalam kawasan hutan ditulis inisial/ kode singkatan huruf fungsi hutan yang bersangkutan sebagai berikut sesuai dengan gambar pada lampiran 4. CA = Cagar Alam SM = Suaka Margasatwa TN = Taman Nasional TWA = Taman Wisata Alam THR = Taman Hutan Raya TB = Taman Buru HL = Hutan Lindung HPT = Hutan Produksi Terbatas HP = Hutan Produksi Tetap

(2)  Standar patok dan pal batas (kawasan perairan) yang ditata batas sebagai kawasan perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) adalah:

a. Titik Referensi

1. Penentuan Lokasi Titik Referensi

a. Pada kondisi tanah yang relatif stabil

b. Terhindar dari bahaya erosi/ abrasi gelombang laut

c. Mudah diketemukan

d. Mudah untuk dijangkau

e. Di daerah terbuka

f. Ruang pandang ke arah area lokasi cukup luas

g. Pada status kepemilikan tanah yang jelas atau tanah milik pemerintah

2. Bentuk dan dimensi pilar terdiri dari :

a. Pagar titik referensi (lampiran 6)

b. Bangunan titik referensi (lampiran 7)

c. Pilar titik referensi (lampiran 8)

d. Pilar titik bantu (lampiaran 9)

e. Pilar titik referensi dan pilar bantu (lampiran 10) (tampak atas)

f. Brass Tablet (lampiran 11)

g. Tanda sisi pilar (lampiran 12)

b. Rambu tanda khusus (rambu suar). Spesifikasi teknis rambu suar meliputi :

1. Lokasi

2. Posisi (lintang dan bujur)

3. Konstruksi : tiang tunggal O 20-40 cm warna kuning retroreflecting

4. Warna cahaya : kuning

5. Irama/ periode : CK 4 detik; dan sebagainya

6. Jarak tampak : 8 mil laut

7. Elevasi : 15 meter

8. Sumber cahaya : sistem tenaga surya

9. Tanda puncak : bentuk “X” diagonal warna kuning retroflecting

Bentuk gambar rambu suar seperti lampiran 13.

Pasal 14

Standar Panitia Tata Batas areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) adalah Pejabat Instansi Pemda, pejabat instansi kehutanan yang menangani pengukuhan kawasan hutan di daerah, Kepala Desa, Tokoh/ Ketua adat masyarakat setempat untuk kawasan hutan (daratan) sedang untuk kawasan konservasi perairan ditambah pejabat instansi perhubungan, navigasi dan perikanan di daerah.

Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 15

(1)  Standar pemetaan kawasan hutan dirinsi menurut Peta Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dipetakan.

(2)  Standar peta tata batas areal yang dipetakan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) adalah:

a. Ukuran peta 60 cm x 80 cm (termasuk informasi tepi)

b. Dibuat klise dengan judul Peta Tata Batas dengan minimal skala 1 : 25.000

c. Pembuatan Peta Tata Batas mengikuti kaidah-kaidah pemetaan

(3)  Standar Berita Acara Tata Batas areal yang dipetakan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) adalah memuat informasi antara lain:

a. Nama kawasan (fungsi hutan)/ kelompok hutan

b. Nomor dan tanggal keputusan penunjukan kawasan hutan

c. Letak lokasi berdasarkan administrasi pemerintahan (wilayah kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi)

d. Realisasi panjang batas dan luas kawasan hutan

e. Keterangan informasi tepi peta sesuai dengan kaidah kartografis

f. Nama personal Panitia Tata Batas serta jabatan dan kedudukannya serta cap/ stempel instansinya

g. Kolom tanggal pengesahan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas (contoh Berita Acara Tata Batas pada lampiran 5)

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 16

(1)  Standar penetapan kawasan hutan dirinci menurut peta penetapan kawasan hutan dan keputusan penetapan kawasan hutan yang akan ditetapkan.

(2)  Standar peta penetapan kawasan hutan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah:

a. Peta kawasan hutan yang akan ditetapkan bersumber dari hasil penataan batas temu gelang, tercantum dalam BATB dan peta tata batasnya serta mempunyai legalitas pengesahan.

b. Diperoleh luas kawasan hutan dari kombinasi batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas dan batas admnistrasi pemerintahan yang tercantum dalam peta dasar (kabupaten dan propinsi).

(3)  Standar keputusan penetapan kawasan hutan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) adalah dibuat rangkap 8 (delapan) diperuntukkan bagi:

a. Pejabat Eselon I terkait di Departemen Kehutanan

b. Gubernur

c. Dinas Kehutanan Propinsi

d. Bupati/ Walikota

e. Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan

f. Instansi Kehutanan yang menangani pengukuhan kawasan hutan di daerah

HASIL KEGIATAN

Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 17

Hasil kegiatan penunjukan kawasan hutan yang akan ditunjuk adalah :

a. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan untuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, serta Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi lintas propinsi.

b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kawasan Hutan untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam satu wilayah propinsi.

c. Peta Penunjukan Kawasan Hutan sebagai lampiran dari Keputusan Menteri Kehutanan atau Gubernur.

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 18

Hasil kegiatan penataan batas kawasan hutan adalah :

a. Patok batas sementara

b. Pal batas definitif

Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 19

Hasil kegiatan pemetaan kawasan hutan adalah :

a. Peta Tata Batas Kawasan Hutan

b. Berita Acara Tata Batas

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 20

Hasil kegiatan penetapan kawasan hutan adalah :

a. Peta Penetapan Kawasan Hutan yang bersumber dari hasil penataan batas temu gelang yangtercantum dalam BATB

b. Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: