Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Kepmentan No : 683/Kpts/Um/8/1981

Posted by raflis on April 27, 2010

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN PRODUKSI

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

  1. Bahwa untuk lebih mantap dan tertibnya tata cara penetapan hutan produksi sesuatu wilayah, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi;
  2. bahwa penetapan hutan produksi, perlu didasarkan atas kebu-tuhan yang dijabarkan dari kondisi wilayah yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
  3. bahwa kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diperlukan dalam rangka melaksanakan penatagunaan hutan yang merupakan bagian atau tindak lanjut dari pengukuhan hutan dan penatagunaan hutan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 1974.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Tata Cara Penetapan Hutan Lindung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Dengan ditetapkannya Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi berdasarkan Surat( Keputusan ini, maka Hutan Produksi yang telah dikukuhkan/ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap sebagai Hutan Produksi selama belum diadakan peninjauan dan penetapan kembali sesuai dengan Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur akan diatur oleh Direktur Jenderal Kehutanan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 1981

Menteri Pertanian,

Ttd

Prof.Ir. Soedarsono Hadisapotro

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1 . Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta

2. Para Menteri Kabinet Pembangunanl III Republik Indonesia di Jakarta

3. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian di Jakarta

4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia

5. Para Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia

6. Para Kepala Balai Planologi Kehutanan di seluruh Indonesia

7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981

Tanggal : 8 Agustus 1981

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN PRODUKSI

1. Pengertian

1.1. Hutan Produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.

1.2. Karena keadaan fisik lahannya hutan produksi dapat dibagi menjadi hutan produksi dengan penebangan terbatas dan hutan produksi bebas

1.3. Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih sedang yang dimaksud dengan hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

1.4. Baik hutan produksi dengan penebangan terbatas maupun hutan produksi bebas kedua-duanya pada prinsipnya secara terbatas berfungsi pula sebagai hutan lindung.

2. Kriteria Penetapan Hutan Produksi

2.1. Kriteria Umum

2.1.1. Keadaan fisik areal hutan dimungkinkan untuk dilakukan eksploitasi secara ekonomis

2.1.2. Lokasinya secara ekonomi mudah dikembangkan sebagai hutan produksi

2.1.3. Hutan Produksi dapat berupa areal kosong/tidak bertegakan hutan, namun dapat dikembangkan sebagai hutan produksi

2.1.4. Penetapan sebagai liutan produksi tidak merugikan segi ekologi/ lingkungan hidup

2.2. Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas

Seperti pada pola kriteria penetapan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tanggal 24 November 1980, maka kriteria penetapan hutan produksi dengan penebangan terbatas perlu pula memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan. Dalam hal ini lahan yang setelah ketiga nilai faktor dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (Skore) 125-174 ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi dengan penebangan terbatas.

2.3. Hutan Produksi Bebas

Persyaratan suatu lahan dapat dijadikan kawasan hutan produksi bebas adalah lahan ymg setelah ketiga nilai faktornya dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (Skore) 124 ke bawah di luar kawasan Suaka Alam, Hutan Wisata dan Hutan Konservasi lain.

3. Tata Cara Penetapan Hutan Produksi

3.1. Penetapan hutan produksi adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan penatagunaan hutan

3.2. Kegiatan penetapan hutan produksi dalam rangka pelaksanaan penatagunaan hutan meliputi:

3.2.1. Pengumpulan data dan informasi mengenai faktor fisik wilayah yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia.

3.2.2. Perhitungan luas dan lokasi hutan produksi berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan fisik, iklim dan pengaturan tata air.

3.2.3. Penunjukan hutan produksi yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya oleh Menteri Pertanian.

3.2.4 Penataan batas hutan produksi berdasarkan tata cara penataan batas hutan yang berlaku.

3.2.5 Pengukuhan hutan produksi dengan keputusan Menteri Pertanian.

3.3. Usul dan rencana hutan produksi yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, dipersiapkan oleh instansi kehutanan di Daerah yang dibebani tugas penatagunaan hutan, melalui konsultasi dengan instansi lain yang bersangkutan.

3.4. Usul dan rencana hutan produksi diajukan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk selanjutnya setelah dinilai, diteruskan kepada Menteri Pertanian setelah dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.

3.5. Menteri Pertanian berdasarkan usul dan rencana hutan produksi yang diterimanya menunjuk hutan produksi untuk kemudian setelah melalui proses penataan batas di lapangan, menetapkan hutan produksi tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian

ttd.

Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro

Advertisements

One Response to “Kepmentan No : 683/Kpts/Um/8/1981”

  1. natural nusantara…

    […]Kepmentan No : 683/Kpts/Um/8/1981 « Raflis[…]…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: