Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Kepmentan No: 837/Kpts/Um/11/1980

Posted by raflis on April 27, 2010

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

  1. bahwa untuk lebih mantap dan tertibnya tata cara penetapan hutan lindung bagi kepentingan hidroorologi suatu wilayah, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung;
  2. bahwa penetapan hutan lindung perlu didasari atas kebutuhan yang dijabarkan dari kondisi fisik wilayah yang bersangkutan dalam rangka memelihara keamanan tata air, mencegah banjir dan erosi serta menjaga keawetan dan kesuburan tanah;
  3. bahwa kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung diperlukan dalam rangka melaksanakan penatagunaan hutan yang merupakan bagian atau tindak lanjut dari pengukuhan hutan dan penatagunaan tanah.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun l967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan ini, maka Hutan Lindung yang telah dikukuhkan/ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap sebagai Hutan Lindung selama belum diadakan peninjauan dan penetapan kembali sesuai dengan Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan ini.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kehutanan.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 24 Nopember 1980

Menteri Pertanian,

ttd

lr. Soedarsono Hadisaputro

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI, di Jakarta

2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III RI di Jakarta

3. Para Pejabar Eselon I Departemen Pertanian di Jakarta

4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980

Tanggal : 24 Nopember 1980

Tentang

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG

1. PENGERTIAN

1.1. Hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidroorologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.

1.2. Untuk menjaga agar hutan lindung dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, maka didalam hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi tersebut.

2. KRITERIA PENETAPAN HUTAN LINDUNG

2.1. Faktor-faktor yang diperhatikan dan diperhitungkan di dalam penetapan perlunya hutan lindung di dalam kawasan adalah lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan.

2.2. Lereng lapangan dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :

Kelas lereng Kelerengan Keterangan
1 0% – 8% (datar)
2 8% – 15% (landai)
3 15% – 25% (agak curam)
4 25% – 45% (curam)
5 45% atau lebih (sangat curam)

2.3. Menurut kepekaannya terhadap erosi, tanah dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :

Kelas tanah Jenis Tanah Keterangan
1 Aluvial, Tanah Glei Planosol Hidromorf Kelabu, Literita Air Tanah (Tidak peka)
2 Latosol (Agak peka)
3 Brown Forest Soil, Non Calcis Brown, Mediteran (Kurang peka)
4 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik (Peka)
5 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina (Sangat peka)

Untuk jenis tanah komplek, kelasnya adalah sama dengan kelas dari jenis tanah yang peka terhadap erosi yang terdapat dalam jenis tanah komplek tersebut.

2.4. Intensitas hujan, yaitu rata-rata curah hujan dalam mm setahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun, dibagi ke dalam kelas-kelas sebagai berikut :

Kelas Intensitas Hujan Intensitas Hujan (mm/hari hujan) Keterangan
1 s/d 13.6 (Sangat rendah)
2 13.6 – 20.7 (Rendah)
3 20.7 – 27.7 (Sedang)
4 27.7 – 34.8 (Tinggi)
5 34.8 ke atas (Sangat tinggi)

2.5 Makin tinggi nilai kelas sesuatu faktor, makin besar pengaruh faktor tersebut terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi.

2.6. Untuk menetapkan perlunya hutan lindung dalam suatu wilayah, maka nilai dari sejumlah faktor dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan nilai timbang sesuai dengan besarnya pengaruh relatif terhadap erosi. Nilai timbangan adalah 20 untuk lereng lapangan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan.

2.7. Hasil penjumlahan yang sama dengan atau lebih dari 175 menunjukan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu dijadikan, dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung.

2.8. Menyimpang dari ketentuan pada butir 2.7 di atas suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung, apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut :

2.8.1. Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45%;

2.8.2. Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol dan renzina dengan lereng lapangan lebih dari 15%;

2.8.3. Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter di kanan-kiri sungai/aliran air tersebut dan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;

2.8.4. Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut;

2.8.5. Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih;

2.8.6. Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai hutan lindung.

3. TATA CARA PENETAPAN HUTAN LINDUNG

3.1. Penetapan hutan lindung adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan penatagu-naan hutan yang merupakan tindak lanjut atau bagian dari pengukuhan hutan.

3.2. Kegiatan penetapan hutan lindung pada khususnya dan penetapan hutan pada umumnya meliputi :

3.2.1. Pengumpulan data mengenai faktor-faktor fisik wilayah yang diperlukan, baik secara 1angsung melalui survey lapangan maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia.

3.2.2. Perhitungan guna menetapkan apakah yang bersangkutan perlu dijadikan, dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung menurut kriteria yang ditentukan.

3.2.3. Penunjukan hutan lindung yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, oleh Menteri Pertanian.

3.2.4. Penataan batas hutan lindung berdasarkan tata-cara penataan batas kawasan hutan yaiig berlaku.

3.2.5. Pengukuhan hutan lindung dengan keputusan Menteri Pertanian.

3.3. Usul dan rencana hutan lindung yang meliputi letak, luas dan perincian peruntukannya, dipersiapkan oleh instansi kehutanan yang dibebani tugas pengukuhan dan penatagunaan hutan, melalui konsultasi dengan instansi lain yang bersangkutan.

3.4. Usul dan rencana hutan lindung diajukan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk selanjutnya setelah dinilai, diteruskan kepada Menteri Pertanian setelah dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.

3.5. Menteri Pertanian berdasarkan usul dan rencana hutan lindung yang diterimanya menunjuk hutan lindung tersebut untuk kemudian setelah proses penataan batas di lapangan, menetapkan hutan lindung tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

MENTERI PERTANIAN

ttd.

Ir. Soedarsono Hadisapoetro

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: