Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Tak Ada Kelestarian Hutan Tanpa Keadilan

Posted by raflis on May 8, 2010

Siaran Pers

Kamar Masyarakat

Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

Jakarta, 4 Mei 2010

Hari ini, Rabu, 5 Mei 2010, Kami perwakilan dari 23 Propinsi di seluruh Indonesia (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua) sebagai representasi Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN) berkumpul, di Jakarta, untuk menyatukan tekad menanggapi masalah-masalah mendasar dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, khususnya sektor Kehutanan di Indonesia.

Kebijakan pembangunan sektor kehutanan tidak dirasakan sebagai upaya peningkatan harkat, martabat, dan kesejateraan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Oleh karena itu kami menyampaikan keprihatian mengenai hal-hal berikut:

  • Program Pembangunan Nasional

Pemerintahan Presiden SBY, mencanangkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor), namun kami prihatin karena masih banyak warga masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan justeru tetap miskin, bahkan hidup di bawah garis kemiskinan. Program pembangunan sektor kehutanan justru menimbulkan proses pemiskinan dan pelanggaran HAM.

  • Kebijakan Kehutanan Nasional

UU Kehutanan No.41/1999 yang telah berumur 10 tahun menjadi sumber persoalan. Tidak hanya melanggengkan model pengelolaan hutan yang berorientasi kayu, tetapi juga menafikan hak-hak tenurial masyarakat yang terwujud dalam lansekap budaya dan lansekap ekologi. Akibatnya, konflik tenurial di sektor kehutanan terus berlangsung dan masyarakat selalu menjadi korban. Presiden wajib mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah kehutanan dan mewujudkan kebijakan kehutanan yang pro-rakyat.

  • Kehutanan Indonesia Di bawah Perangkap Isu Global

Kehutanan Indonesia saat ini sedang dalam incaran proyek-proyek global di bawah skema Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Dalam skala global, proyek ini diarahkan untuk mendukung skema perdagangan karbon yang cenderung mengedepankan hitung-hitungan ekonomi tetapi mengabaikan aspek hak-hak masyarakat atas hutan, penyelamatan lingkungan global, dan keadilan sosial. Kami prihatin dengan terbitnya 3 (tiga) kebijakan Kementrian Kehutanan yang memfasilitasi proses implementasi ujicoba proyek-proyek REDD yang dibuat tanpa konsultasi substantif dan ketiadaan perwakilan suara masyarakat dalam seluruh proses pembentukan kebijakan-kebijakan tersebut. Keterpaduan antar sektor mengandung makna bahwa REDD harus dilakukan dengan mensinergikan berbagai sektor dengan memperhatikan dukungan dan kepentingan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dengan pandangan-pandangan kami di atas, maka kami mendesak :

1.      Presiden SBY untuk segera merealisasikan janjinya menjalankan program pembangunan yang pro-rakyat sebagai jaminan hadirnya kesejahteraan bagi rakyat khususnya yang hidupnya bergantung pada hutan.

2.      Pemerintah harus memberi ruang kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam perumusan, pembahasan dan penetapan setiap kebijakan kehutanan.

3.      Pemerintah segera merevisi UU Kehutanan dengan tujuan untuk lebih menjamin hak-hak masyarakat atas hutan.

4.      Pemerintah segera menyelesaikan sengketa kehutanan.

5.      Pemerintah segera memperjelas hak tenurial masyarakat sebelum REDD dilaksanakan di Indonesia

6.      Pemerintah dalam penyusunan mekanisme REDD harus ada keterlibatan penuh dan efektif dari masyarakat

Dengan ini kami juga menuntut :

1.      Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.

2.      Usut dan tindak para pelaku kejahatan kehutanan.

3.      Kembalikan wilayah-wilayah kelola masyarakat

4.      Laksanakan proses penataan batas kawasan hutan Negara dan Hutan Masyarakat yang berkeadilan.

Jakarta, 5 Mei 2010,

Perwakilan  Kamar Masyarakat

Dewan Kehutanan Nasional

HEDAR LAUDJENG               BAMBANG SUHARSONO                 LEONAR IMBIRI

Kontak

Hedar Laujeng

Hp. 081341273803

Email : hedar_abc@yahoo.com

Bambang Suharsono

Hp.  081327097888

Email. bbsuharsono@gmail.com

Andiko

Hp. 081386120260

Email. andiko@huma.or.id/andiko2002@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: