Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Plus Minus Moratorium

Posted by raflis on June 4, 2012

Moratorium: Beyond Numbers, Towards Land-use Governance

Satu tahun lalu, tepatnya 20 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang lebih dikenal dengan sebutan “Moratorium”. Inpres ini adalah sebuah jeda (breathing space) dengan tujuan yang lebih luas daripada sekedar menunda izin. Inpres ini juga menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, baik pada Kawasan Hutan maupun Areal Penggunaan Lain.

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), sebagai acuan moratorium, diperbarui setiap enam bulan sekali berdasarkan masukan berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok masyarakat, pengusaha, hingga kementerian/lembaga. Tim Teknis lintas kementerian/lembaga yang dibentuk atas dasar Inpres 10/2011 beranggotakan Bakosurtanal, Kementerian Kehutanan, BPN, dan UKP4, serta dilengkapi dengan Kementerian Pertanian, melaksanakan proses pemutakhiran PIPIB. Peta yang bersifat indikatif tersebut menjadi instrumen bagi para pemangku kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Secara sederhana, PIPIB diperoleh melalui persamaan matematis sebagai berikut: jumlah area hutan alam primer ditambah jumlah area lahan gambut, kemudian dikurangi izin yang telah diterbitkan pada kedua area tersebut. Jika ada pergeseran angka luasan wilayah moratorium yang termuat dalam PIPIB, maka penyebabnya adalah penyempurnaan informasi spasial atas ketiga elemen persamaan tersebut.

Penyempurnaan informasi spasial berasal antara lain dari masuknya informasi perizinan dari kantor BPN daerah, perbaikan batas-batas kawasan Hutan Lindung/Suaka dan Perlindungan Alam, perbaikan batas wilayah konsesi hutan, penyelesaian kasus tumpang tindih area konsesi di kawasan hutan, serta perbaikan area lahan gambut. Pemeriksaan lapangan atas pengaduan masyarakat serta hasil pengamatan citra satelit juga menjadi variabel penyempurnaan informasi spasial pada PIPIB.

Proses penyempurnaan informasi spasial pada PIPIB ini menjadi salah satu langkah strategis dalam penyempurnaan tata kelola pemanfaatan dan pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut. Angka luasan wilayah moratorium yang bergerak mencerminkan dinamika dalam langkah strategis tersebut. Penanganan terhadap kasus PT. Kalista Alam di Rawa Tripa adalah salah satu kejadian dalam proses penyempurnaan tersebut yang memberikan umpan balik berupa prosedur standar pengkajian perizinan, yang notabene berada dalam domain penyempurnaan tata kelola. Dengan kata lain, kaji ulang atas izin yang memiliki indikasi kekurangbenaran proses akan memberikan umpan balik yang sangat efektif dalam penyempurnaan tata kelola.

Secara umum sudah diketahui bahwa terdapat area hutan yang seharusnya dilindungi yang memiliki izin pengelolaan komersial di atasnya. Dalam konteks pelaksanaan Inpres 10/2011, terdapat indikasi bahwa izin diterbitkan pada hutan alam primer, area penggunaan lain, serta pada kawasan hutan yang dilindungi melalui proses yang tidak lengkap. Hal-hal yang masih bersifat indikasi semacam ini yang perlu dimasukkan dalam wilayah moratorium pada PIPIB agar kemudian dapat dikaji bersama dengan para pihak terkait untuk menetapkan langkah lanjut yang paling paling baik. Inilah esensi penyempurnaan tata kelola yang diamanatkan oleh Inpres 10/2011. Ini pula yang memungkinkan adanya penyeimbangan dan penyelarasan pertumbuhan ekonomi dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Setidaknya ada tiga langkah lanjut yang dapat ditempuh setelah dilakukan kaji ulang perizinan, yaitu: a) Dalam situasi dimana kawasan hutan yang menjadi obyek perizinan tersebut adalah hutan alam primer, hutan lindung/perlindungan alam dan lahan gambut, dimana proses perizinannya dipastikan benar, maka dapat dilakukan pertukaran lokasi ke lokasi yang lebih tepat (land swap); b) Dalam situasi seperti tersebut pada butir a, namun dengan proses perizinan yang tidak benar, maka dapat dilakukan pencabutan perizinan; c) Dalam situasi seperti tersebut pada butir a, namun dengan keputusan untuk melakukan perubahan status/kelas hutan yang memungkinkan dilakukan penerbitan perijinan, maka pemanfaatan kawasan hutan atau lahan gambut tersebut harus memenuhi syarat-syarat teknis lingkungan yang didasari pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020 telah menjadi komitmen Indonesia, sehingga Indonesia menjadi tumpuan harapan global dalam upaya melestarikan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Operasionalisasi dari pencapaian target tersebut adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga dunia. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut tidak ada lagi kepentingan kelompok, perseorangan, bahkan kementerian/lembaga. Justru yang paling utama adalah upaya untuk melestarikan lingkungan demi masa depan anak-cucu kita semua masyarakat Indonesia.

Kita semua perlu bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang tersisa dari Inpres 10/2011 untuk menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, termasuk yang berada di area penggunaan lain. Pembaruan PIPIB telah membuka jalan, dan akan terus mengidentifikasi usaha penyempurnaan yang diperlukan. Satgas REDD+ dan UKP4 mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi watchdog atas proses penyempurnaan tersebut agar kelestarian lingkungan kita tetap terjaga.

Nirarta Samadhi,
Ketua Pokja Monitoring Moratorium
Satgas REDD+

Sumber: http://www.satgasreddplus.org/ruang-media/bincang-redd/21-reddplus/103-satgas-redd-menyapa-moratorium

Satgas REDD+ – Satgas REDD+ Menyapa – Moratorium

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: