Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Darurat Legalitas Kawasan Hutan

Posted by raflis on August 14, 2012

Jakarta, 12 Maret 2012

No.:

Hal: Interpretasi dan Pelaksanaan Putusan MK No. 45/PUU-IX-2012.

Kepada Yth. Bapak Menteri Kehutanan

di: Jakarta

Dengan Hormat,

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan uji materi terkait Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan. Setelah keputusan tersebut terbit, beberapa pihak telah menanggapinya, terutama secara informal melalui media masa, namun diantara yang memberikan tanggapan tersebut, unsur-unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sendiri belum sama dalam menginterpretasikan implikasi Keputusan MK. Oleh karena itu DKN perlu menyampaikan bahwa dipandang perlu adanya keputusan resmi Pemerintah, c.q. Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah tentang interpretasi Keputusan MK tersebut, agar semua pihak mempunyai persepsi yang sama dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang terkait dengan Keputusan MK. Sehubungan dengan itu, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) melalui perwakilan kelima kamar telah melakukan pembahasan dan bermaksud menyampaikan hasil pembahasan tersebut sebagai masukan kepada Menteri Kehutanan, sebagaimana diringkas dalam butir-butir di bawah ini:

Putusan MK

Pada prinsipnya MK memutuskan dua hal. Pertama, bahwa frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No 41/1999 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang No 41/1999 menggunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 tersebut tetap sah dan mengikat. Berikut Pasal 81 Undang-Undang No 41/1999: “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.”

Makna Sah dan Mengikat

Interpretasi atas putusan MK tersebut adalah bahwa seluruh kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya Undang-undang No 41/1999 tetap sah dan mengikat. Namun, sejak Putusan MK dibacakan—karena putusan MK bersifat prospektif sesuai Pasal 47 Undang-undang No 24/2003 jo No 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sejak tanggal 21 Februari 2012, kawasan hutan negara dapat dinyatakan sah hanya apabila telah dilaksanakan penetapan kawasan hutan sesuai Pasal 15 Undang-undang No 41/1999. Pendapat MK [3.12.2] dalam hal ini, adalah:

  • Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan discretionary powers. Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.
  • Dalam pelaksanaan penetapan kawasan menjadi kawasan hutan antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat), sehingga jika terjadi keadaan seperti itu, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 41/1999 terdapat Undang-Undang Penataan Ruang (No 24/1992) yang menyebabkan terjadinya penyelarasan penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)—yang keduanya masih berupa kawasan indikatif, bukan definitif—sehingga diperoleh Penunjukkan Kawasan Hutan Padu Serasi, kecuali Propinsi Kalimantan Tengah, Riau dan Riau Kepulauan. Dengan demikian, kecuali ketiga propinsi tersebut, serta beberapa wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan (definitif), acuan kawasan hutan sebelum tanggal 21 Februari 2012 adalah Penunjukkan Kawasan Hutan berdasarkan peta Padu Serasi. Hal ini perlu dijadikan kebijakan resmi Kementerian Kehutanan, mengingat proses padu-serasi tersebut telah dilaksanakan dengan sumberdaya dan pengorbanan waktu yang besar dengan mengeluarkan kawasan hutan bagi peruntukan lain maupun memasukkan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Sebelum tanggal 21 Februari 2012, apapun acuannya—TGHK atau Padu Serasi—meskipun “sah dan mengikat” namun bersifat indikatif (arahan) dan bukan definitif (memutuskan status kawasan hutan), karena di dalamnya masih terdapat antara lain hak-hak perorangan dan hak pertuanan (ulayat) yang akan dikeluarkan pada tahap berikutnya, serta diindikasikan dengan skala peta relatif kecil yaitu 1 : 250.000 yang tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan adanya hak-hak perorangan maupun hak ulayat. Sah dan mengikat yang bersifat indikatif, dengan demikian, dimaknai bersifat sementara, yaitu sebagai dasar penetapan status hak-hak perorangan dan ulayat maupun hak-hak lainnya pada tahap berikutnya. Dalam pelaksanaannya, hasil-hasil penataan batas definitive yang telah disepakati pihak-pihak terkait melalui Panitia Tata Batas hendaknya tetap dapat digunakan sebagai batas definitif.

Dengan demikian, “sah dan mengikat” yang bersifat indikatif dari kawasan hutan saat ini yang baru tahap penunjukkan—beserta ijin yang ada di dalamnya—memiliki sifat inkonstitusional dan dapat digugat. Menurut MK, kawasan hutan demikian itu secara normatif ditentukan secara otoriter dan tidak memberikan kepastian hukum, sesuai pendapat MK [3.13] yang merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Darurat Legalitas

Dengan berlakunya putusan MK yaitu sejak tanggal 21 Februari 2012, kawasan hutan negara dapat dinyatakan sah hanya apabila telah dilaksanakan penetapan kawasan hutan sesuai Pasal 15 Undang-undang No 41/1999, maka sifat sementara tersebut di atas harus dapat ditanggulangi dalam waktu secepat mungkin, agar tidak menimbulkan berulangnya persoalan kawasan hutan di kemudian hari serta adanya ketidak-pastian hukum.

Apabila Pemerintah tidak bekerja cepat dan keputusan-keputusan penunjukkan kawasan hutan digugat oleh pihak tertentu yang terbukti haknya hilang atau dirugikan akibat penunjukkan tersebut, Mahkamah Agung—sebagai penguji peraturan perundangan-undangan—dapat membatalkan penunjukkan kawasan hutan tersebut, karena secara riil dapat dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat darurat legalitas terhadap seluruh kawasan hutan yang berlaku saat ini.

Implikasi Kebijakan

Secara umum kondisi di lapangan menunjukkan adanya klaim atas “kawasan hutan” yang dapat dikategorikan keberadaannya berdasarkan fakta historis, fakta sosial, aspek legal, maupun situasi ekonomi-politik, seperti keberadaan masyarakat adat, perkembangan desa, migrasi penduduk, mobilisasi masa untuk tujuan ekonomi maupun politik, serta berbagai jenis ijin maupun hak guna usaha yang salah lokasi. Demikian pula mempunyai dampak berbeda terhadap fungsi hutan di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dengan demikian, dalam menjabarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas, diperlukan inovasi baru dan tidak efektif apabila hanya menggunakan perangkat peraturan yang telah ada.

Disamping itu, penyelesaian masalah ini bukan persoalan menang-kalah, sebaliknya, diperlukan sinergi antar fungsi dan kewenangan pemerintahan serta antar pihak terkait di luar pemerintah untuk menghasilkan langkah operasional yag seadil-adilnya. Pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang No 41/1999 perlu menjadi prioritas yang disertai dengan mobilisasi sumberdaya, khususnya dukungan anggaran yang cukup. Pelaksanaan penetapan kawasan hutan sekurang-kurangnya perlu disertai dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Instruksi Presiden tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan menetapkan: 1). Kebijakan percepatan pengukuhan kawasan hutan, termasuk inventarisasi dan penentuan kebijakan mengenai status hukum masyarakat adat dan desa-desa di dalam dan pinggir kawasan hutan, 2). Mediasi, penetapan keputusan dan pencegahan pengembangan migrasi penduduk serta mobilisasi masa yang secara de facto menduduki kawasan hutan, 3). Mediasi atau resolusi konflik terhadap pemegang ijin (IUPHHK, IUPK, dll) dan keberadaan ijin lain atau masyarakat adat/lokal untuk mencapai keputusan kepastian kawasan hutan, 4). Mengevaluasi fungsi dan penetapan zonasi dalam hutan konservasi serta menerapkan zonasi dalam pengelolaan hutan lindung agar keterlanjuran pemukiman yang berada dalam kawasan hutan tersebut dapat dipastikan haknya dengan tanpa mengurangi fungsi kawasan, 5). Dengan menggunakan definisi kawasan hutan sesuai keputusan MK dan implikasinya, melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No 47/2010 tentang Panitian Tata Batas serta Permenhut No 50/2011 tentang Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan.
  3. Penundaan sementara pemberian ijin-ijin baru di atas kawasan hutan yang statusnya pada tahap penunjukkan, sampai selesainya proses penetapan kawasan hutan. Untuk melindungi status penetapan kawasan hutan, perlu dipercepat pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
  4. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa melakukan inventarisasi terkait keberadaan masyarakat adat/lokal, perkembangan desa, migrasi penduduk, mobilisasi masa yang menduduki kawasan hutan, serta berbagai jenis ijin maupun hak guna usaha sebagai bahan percepatan pengukuhan kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan disarankan secepatnya menetapkan Roadmap atau Rencana Makro Penyelesaian Masalah Kawasan Hutan—yang disertai dengan perangkat yang dapat melakukan resolusi konflik serta prioritas pengembangan ekonomi bagi masyarakat adat/lokal—sebagai dasar penetapan program dan kegiatan Kementerian. Pelaksanaan Rencana Makro ini perlu dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diperlukan mengingat penyelesaian persoalan ini memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

Demikian kami sampaikan, atas pertimbangan hasil pembahasan DKN ini, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Dewan Kehutanan Nasional

Hariadi Kartodihardjo

Ketua Presidium

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: