Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Benarkah Data Laju Kerusakan Hutan Riau Dinilai Banyak Kekeliruan?

Posted by raflis on January 31, 2013

http://www.riaulive.com/data-laju-deforestasi-banyak-kekeliruan.php

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/01/30/data-laju-kerusakan-hutan-riau-dinilai-banyak-kekeliruan#.UQlL8KuoF14.facebook

Pekanbaru – Data laju kerusakan hutan atau deforestasi yang dirilis sejumlah pihak asing dinilai banyak kekeliruan yang menyudutkan pemerintah di dunia internasional.

“Data deforestasi yang dikeluarkan pihak asing banyak ngawur. Saya mempertaruhkan jabatan saya, bahwa semua itu keliru,” kata Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Dr Yetti Rusli, pada kunjungannya ke konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu.

(RAFLIS) Jika benar yang dikatakan oleh Dr Yetty Rusli, akan lebih baik sebagai staff ahli melakukan bantahan secara ilmiah, kalau perlu ditindak lanjuti secara hukum karena menyebarkan kabar bohong yang berakibat pada buruknya kredibilitas Indonesia dimata internasional. Memberikan komentar di depan media tanpa disertai data yang jelas justru menghancurkan kredibilitas pemerintah, apalagi disampaikan oleh seorang staff ahli yang harusnya memaparkan fakta fakta ilmiah yang bisa diuji akuntabilitasnya oleh otoritas ilmiah lainnya.

Menurut Yetti, sejumlah organisasi pemerhati lingkungan dinilai kerap membuat data laju deforestasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pemetaan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah memasukan data pembukaan lahan pada hutan produksi untuk hutan tanaman ndustry dan kelapa sawit.

“Padahal, kenyataannya lahan itu ditanami kembali namun oleh mereka tidak diperhitungkan. Dengan data semacam itu, bagaimana itu bisa dipercaya,” katanya.

(RAFLIS) Pembangunan Hutan Tanaman Industri itu artinya merubah hutan menjadi kebun kayu, sedangkan pembangunan kebun sawit itu artinya merubah hutan menjadi kebun sawit. Apa kira kira definisinya kalau bukan deforestasi?  Karena  sering mempermainkan definisi inilah yang justru akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Kita dapat melihat contoh kekeliruan dalam mendefinisikan Kawasan Hutan dalam Pasal 1 point 3 UU No 41 tahun 1999 yang kemudian digugat oleh beberapa kepala daerah di Kalimantan Tengah dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (yang dikenal sebagai PUU 45). Disamping itu pada tahun 2011 kemenhut menetapkan Sawit sebagai tanaman hutan dengan Permenhut No 62 tahun 2011. Pemerhati lingkungan hanya mencoba mengingatkan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya.

Dalam kenyataannya, Yetti menunjukan bahwa usaha pemerintah melalui sejumlah kebijakan telah berhasil menekan laju deforestasi. Menggunakan data citra satelit Landsat, lanjutnya, bisa dilihat bahwa laju deforestasi di Indonesia terus menunjukan tren penurunan dari periode 2000 hingga 2011.

Pada periode 2000-2003, ia mengatakan merupakan puncak dari deforestasi di Indonesia karena laju kerusakan mencapai 3,51 juta hektare (ha) per tahun. Rinciannya yakni kerusakan di kawasan hutan 2,83 juta ha per tahun, dan kerusakan di kawasan nonkehutanan 0,68 ha.

Namun, ia mengatakan laju deforestasi sudah menurun drastis pada 2011 yakni tinggal 0,45 juta ha per tahun. Bahkan, pemerintah Indonesia berharap bisa terus menekan deforestasi.

(RAFLIS) Jika keberhasilan hanya dinilai dari luas deforestasi per tahun, tanpa ada upaya pun luasnya pasti menurun dan pada suatu saat ketika tidak ada hutan lagi maka laju deforestasi akan sama dengan nol.

“Saya katakan, negara mana yang bisa menekan laju deforestasi se-drastis Indonesia,” katanya.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan untuk menekan laju deforestasi pemerintah Indonesia sudah terbukti. Salah satunya dengan memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu log, serta moratorium kehutanan.

(RAFLIS) Fakta yang terjadi dalam rangka moratorium perizinan, kementrian kehutanan sudah mencadangkan izin baru sekitar 1,2 juta hektar di Provinsi Riau (Lihat SK: 3803/Menhut-VI/BRPUK/2012).

Namun, ia menyayangkan banyak pihak dari luar negeri yang meragukan data laju deforestasi yang dirilis pemerintah. Ia menilai hal itu sangat sarat dengan motif bisnis untuk menjegal kebangkitan ekonomi nasional dari sektor industri kehutanan dan kelapa sawit.

“Bagi pihak yang meragukan turunnya laju deforestasi Indonesia, silakan mengukurnya sendiri tentunya dengan cara yang sesuai dan benar,” katanya.

(RAFLIS) Perlindungan hutan tujuannya bukanlah untuk kepentingan asing, tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri. Baru baru ini (Januari 2013) terjadi banjir besar di Jakarta, merupakan sebuah fakta kegagalan pemerintah dalam mengurus hutan. Hal yang sama juga terjadi secara rutin di provinsi riau. Persaingan bisnis hanyalah alasan yang dibuat buat, karena pada prakteknya sumberdaya hutan selalu diserahkan pengelolaannya pada pihak ketiga. Mari kita baca kembali mandat demokrasi ekonomi dalam UUD 1945, beserta mandat pengurusan hutan dalam UU No 41 tahun 1999.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Tim MRV (measurement, reporting dan verification) Kementerian Kehutanan, Prof Budi Indra Setiawan, bahwa banyak LSM dari lokal dan asing yang sering salah merilis data estimasi pelepasan karbon. Hal tersebut dinilainya hanya menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dan menimbulkan penyesatan informasi bagi publik.

“Kekeliruan estimasi pelepasan karbon yang kerap terjadi adalah dengan mengambil sampel disejumlah titik, dan mengkonversinya jadi perhitungan untuk satu tahun. Padahal, penghitungan semacam itu keliru karena pelepasan karbon nilainya akan sangat fluktuatif tidak bisa dirata-ratakan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah membentuk Tim MRV untuk melakukan kajian salah satunya mengenai pelepasan emisi di lahan gambut yang dikelola untuk hutan tanaman industri di Semenanjung Kampar, Riau. Dalam hal ini, ia mengatakan penghitungan dilakukan di konsesi PT RAPP yang selama ini menggunakan manajemen tata kelola ketinggian air gambut.(ant)

(RAFLIS) Tim MRV bertugas melakukan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan gambut dalam amar ke 2 SK 118/Menhut-VII/2012, atas dasar tuntutan masyarakat terhadap AMDAL PT RAPP di pulau padang. Akan lebih baik jika Prov Budi Indra Setiawan menyelesaikan pekerjaannya dan mempublikasikan temuannnya secara ilmiah, sehingga bisa dinilai oleh otoritas ilmiah yang setara.

Tudingan terhadap pihak lain yang menimbulkan penyesatan informasi atas estimasi karbon tidaklah beralasan,  karena tim MRV tidak ditugaskan untuk mengukur pelepasan emisi. Cara-cara seperti ini justru dapat menyesatkan informasi dan berakibat pada kerugian Negara, karena perdebatan ilmiah sudah dipelintir menjadi opini untuk membela kepentingan tertentu. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: