Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Pedoman Pengukuhan Hutan 1996

Posted by raflis on July 7, 2013

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 634/Kpts-II/1996
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN


MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

  1. bahwa kegiatan pengukuhan hutan telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
  2. bahwa beberapa ketentuan dalam Pedoman Pengukuhan Hutan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
  3. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam butir b perlu dilengkapi dengan ketentuan tentang Pengukuhan Kawasan Konservasi Perairan;
  4. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Perencanaan Hutan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
  10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Departemen;
  11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  12. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan;
  14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
  15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan;
  16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 399/Kpts-II/1990 TENTANG PEDOMAN PENGUKUHAN HUTAN.

Pasal I
Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan diubah sebagai berikut :
1. Pasal 1 huruf 1 diganti dan ditambah dengan 4 (empat) butir baru yaitu huruf l, m, n, o dan p, sehingga bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 1

  1. Pemeriksaan/ pemeliharaan tanda batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dan bertujuan untuk menjaga keadaan batas dan pal batas agar tetap baik dan hasil kegiatan pemeriksaan/ pemeliharaan tanda batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeliharaan Tanda Batas.
  2. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga adalah kegiatan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas maupun yang berada di dalam kawasan hutan.
  3. Hak-hak ketiga adalah hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pohon batas adalah pohon yang ditanam atau tumbuh di sepanjang batas yang dapat berfungsi sebagai tanda batas.
  5. Tanda batas kawasan hutan adalah suatu tanda batas tetap berupa pal batas, gundukan tanah atau tanda batas lainnya yang dipasang atau dipancang di sepanjang batas definitif.

2. Pasal 4 huruf e diganti menjadi :
Pasal 4
e. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas dan yang berada di dalam batas kawasan hutan yang dikukuhkan.

Pasal 10 diganti menjadi :

Pasal 10

Penataan batas dalam rangka tukar menukar, penataan batas dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk keperluan lain di luar bidang kehutanan, dan penataan batas areal kerja Hak Pengusahaan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan yang sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 dan perubahannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 12 diganti menjadi :

  1. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa, Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan atau Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II/ kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
  2. Berita Acara Pemeriksanaan Batas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
  3. Berita Acara Tata Batas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I/ Kepala Unit Perum Perhutani, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.
  4. Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan basah dan dibubuhi stempel instansi yang berasangkutan.
  5. Salinan Berita Acara Tata Batas yang dilegalisasi oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan atau pejabat lain yang ditunjuk, disampaikan kepada:
    1. Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
    2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
    3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.
    4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I/ Kepala Unit Perum Perhutani/ Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam/ Kepala Taman Nasional.

Pasal 18 diganti menjadi :
Pasal 18

  1. Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan diperuntukkan bagi:
    1. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
    2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
    3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.
    4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
    5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I/ Kepala Unit Perum Perhutani.
    6. Bupati/ Walikota Madya Daerah Tingkat II.
  2. Salinan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan disampaikan kepada:
    1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS.
    2. Menteri Dalam Negeri.
    3. Menteri Pekerjaan Umum.
    4. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
    5. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
    6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
    7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
    8. Direktur Utama Perum Perhutani (sepanjang mengenai kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani).
    9. Kepala unit Pelaksana Tugas Terkait.
    10. Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan.
  3. Salinan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dapat diberikan kepada instansi lain selain dari instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu:
    1. Untuk Instansi-instansi Pusat, dilegalisasi oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
    2. Untuk Instansi-instansi Daerah, dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi
    3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.
    4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
    5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I/ Kepala Unit Perum Perhutani.
    6. Bupati/ Walikota Madya Daerah Tingkat II.

Pasal 20 diganti menjadi :
Pasal 20

  1. Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan diserahkan kepada dan menjadi jawab Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Unit Perum Perhutani, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Kepala Taman Nasional.
  2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) pasal baru yang merupakan bagian dari BAB V, yaitu Pasal 21 A, yang berbunyi:
Pasal 21 A
Ketentuan tentang Pengukuhan Kawasan Konservasi Perairan akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 1996
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

      1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
      2. Menteri Dalam Negeri
      3. Menteri Pertanian
      4. Menteri Pekerjaan Umum
      5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas
      6. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
      7. Menteri Negara Lingkungan Hidup
      8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
      9. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
      10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
      11. Direktur Utama Perum Perhutani
      12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia
      13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia
      14. Kepala Dinas Kehutanan Dati I di seluruh Indonesia
      15. Kepala Unit I, II, dan III Perum Perhutani

 

Sumber: http://web-regulasi.com/file/456/kepmenhut_634KptsII1996.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: