Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Malapetaka Asap Riau Salah Siapa? (ILC 18 maret 2014)

Posted by raflis on March 19, 2014

Dampak 1 juta jiwa di kota pekanbaru, atau 6,5 juta jiwa diseluruh provinsi riau dan  5 juta jiwa di Provinsi sumatera barat, Lahan Terbakar 16.457 ha ; diantaranya 16.000 ha berada dalam kawasan hutan,

Tri Kusni Haryanti (Korban)

Dari tahun 1997 terjadi kebakaran setiap tahun, dan tahun ini terparah

Margaret M Joyce (Korban)

Kadar pencemaran udara kota pekanbaru pada hari kamis 339,25 psi, di duri bahkan mencapai 1000 psi mengakibatkan susah untuk bernafas. Akhirnya dirawat 6 hari dirumah sakit (sakit kepala, badan panas dingin). Hampir semua anak sekolah pada batuk, bnyak orang asing dievakuasi dari riau. Anak sekolah sudah diliburkan.

Yusmar Yusuf (Tokoh Masyarakat) Manusia belum sama sekali malang selama masih bisa memberikan nama yang gagah pada kemalangan itu. Kejadian berulang secara reguler selama 17 tahun. Merupakan permainan mata antara penguasa dan pengusaha. Kerentanan gambut harus diperhatikan dari sisi pertahanan.

Faisal Yunus (Ketua Perhimpunan Dokter Paru) Dampak asap berupa Efek akut dan efek kronik. Efek akut seperti ISPA, radang paru, Efek kronik akan menimbulkan bronkitis kronik, pada orang yang sudah sakit memudahkan serangan asma. Yang terkandung dalam asap yaitu gas dan bahan padat. Gas seperti CO2, Hidro karbon, Nitro oxida, gas CO. Partikel padat masuk kedalam saluran nafas bila ukurannya kurang dari 10 mikron. Jika gas masuk kedalam darah yang bersifat racun sehingga darah kekurangan oksigen sehingga oksigen keotak kekurangan suply sehingga menimbulkan penurunan kecerdasan.

Rusli (Petani Sawit) Lahan terbakar 4 ha, umur sawit 6-7 tahun. Jarak kebun ke sumber api sekitar 12 km. Total kerugian sekitar 40 juta dan kehilangan penghasilan selama 4 tahun. Panas terlalu lama, air dalam parit sudah kering, masyarakat tidak ada yang sengaja membakar.

Zulher (Kadisbun Prov Riau) Kepulauan Meranti, Kerumutan, Cagar Biosfir, ketiga lokasi ini lahan gambut dan tidak ada akses jalan dan satu satunya cara lewat udara untuk pemadaman. Penyebab kemarau ekstrim, 46% lahan gambut, animo masyarakat untuk mendapatkan tanah. Kepala desa menerbitkan SKT, pada cagar biosfir terjadi perambahan hutan untuk lahan perkebunan. Cukong menjual tanah per 2 ha dengan luasan 500-1000 ha. Dimanfaatkan petani untuk membuka lahan. Pada PT NSP terjadi kebakaran HTI Sagu. Desember 2013 sudah ada surat dari kadibun ke bupati sampai kades dan perusahaan supaya tidak melakukan pembukaan lahan secara membakar sebagai upaya preventif. Dilanjutkan oleh gubernur pada tgl 7 februari dengan pimpinan daerah dan perusahaan untuk mengantisipasi musim kemarau yang panjang. Pimpinan perusahaan dan masyarakat pada tanggal 13 februari membuat surat pernyataan supaya tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Wakadirkrimsus Polda Riau (AKBP Ari Rahman) Satu perusahaan yang diusut pada tahun 2013 sudah P21, dan satu lagi pada tahun ini. Diduga ada api yang berasal dari dalam perusahaan dari hotspot yang teridentifikasi pada tanggal 2 februari oleh satelit Terra dan Aqua pada konsesi PT NSP. Selain itu ditetapkan 66 tersangka terdiri dari masyarakat, cukong dan kepala desa. Cukong adalah perorangan yang membuka lahan skala besar contohnya pembukaan lahan di cagar biosfir, lahan dibeli dari kepala desa dan kemudian dibuka dengan luasan sekitar 400 ha dan kemudian dijual per 2 ha. Pertama lahan dibersihkan, kayu yang bernilai dijual dan ranting dikumpulkan dalam bentuk jalur kemudian dibakar yang pada akhirnya kebakaran ini tidak terkendali. Pola yang sama juga terjadi di tempat lain. Pembakaran lahan juga berfungsi untuk menyuburkan lahan dengan tingkat keasaman tinggi. Saat ini seluruh perusahaan sedang diselidiki tetapi NSP dijadikan prioritas karena dampak asapnya besar.

Kadiv Humas Mabes Polri (Irjen Pol Ronny F Sompie) Pasal 69 ayat 1 huruf h setiap orang dilarang membuka lahan tapi ayat 2 perlu memperhatikan kearifan lokal dalam penjelasan dibolehkan membakar lahan 2 ha. Membiarkan kebakaran terjadi di lahan yang terjadi dapat dikenai sangsi pidana oleh sebab apapun. Diatur kewajiban setiap perusahaan agar tidak terjadi kebakaran di konsesi mereka. Kebakaran juga dapat terjadi pada areal kebun dengan motif membiarkan kebakaran pada sedikit kebun akan merambat kelahan sebelahnya, kemudian dijadikan alasan untuk perluasan kebun dengan berbagai cara.

Plt Dirjen Perlindungan Hutan dan konservasi Alam (Sonny Partono) Kondisi tanggap darurat sebagai pengendali dilakukan BNPB, kalau suasana biasa masing masing lembaga. Tanggungjawab kemenhut adalah kebakaran dalam kawasan konservasi. Dalam PP 38 mengenai otonomi, pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi diserahkan ke pemerintah daerah, tetapi seluruh izin dikeluarkan oleh mentri kehutanan atas rekomendasi gubernur dan bupati. Pada umumnya lahan sengaja dibakar kemudian dijual dan dijadikan kebun. Manggala agni sudah melakukan pemadaman kebakaran di lahan gambut sejak bulan januari pada cagar biosfir. Titik api mulai berkurang pada hari minggu 16 maret sudah turun hujan merupakan hasil modifikasi cuaca. Diprediksi  pada bulan April dan mei akan terjadi puncak musim kemarau dan angin mengarah ke utara. Pada kawasan Giam Siak, terjadi eksodus 2000 orang dari sumatera utara yang membuka lahan dan dibakar lalu dijual. Jika kebun dibangun dalam kawasan hutan (non prosedural) akan disita oleh negara dan dikembalikan sebagai kawasan hutan. Untuk mengamankan kebakaran di provinsi riau hanya tersedia polhut sebanyak 80 orang, sedangkan kawasan konservasi 600.000 ha, idealnya setiap 5000 ha 1 polhut. Upaya preventif dilakukan dengan membikin embung embung yang menampung air pada musim hujan yang dapat digunakan untuk memadamkan api pada musim kemarau

Purwadi (Dir eksekutif APHI) HTI investasi jangka panjang periode 6-7 tahun. Riau sebagian besar HTI. Tidak mungkin perusahaan melakukan investasi yang sedemikian besar yang melakukan pembakaran di arealnya. Dalam banyak kasus api datang dari luar HTI dan meloncat ke areal HTI selanjutnya HTI disalahkan. Api bisa meloncat 50 sampai 100 meter dari luar HTI dan tidak mungkin pihak perusahaan melakukan pembakaran di lahannya. Penyiapan lahan untuk HTI tidak boleh dilakukan dengan cara membakar dan ketentuan ini tertuang dalam SK HTI. PT NSP yang sedang disidik atas pembakaran lahan bukanlah anggota APHI. Kebakaran terjadi pada pembukaan lahan untuk non kehutanan sebagian diantaranya terjadi dalam konsesi HTI. Dari 9,4 juta kawasan hutan, hutan produksi 1,9 juta ha yang dibolehkan untuk HTI, HPK 4 juta ha. Masalah lainnya adalah belum disyahkannya RTRWP yang mengakibatkan ketidakpastian berusaha karena penataan batas konsesi tidak bisa dilaksanakan. Penataan batas tidak bisa selesai karena panitia tata batas daerah. Ketidakpastian batas mengakibatkan banyaknya terjadi okupasi lahan dalam areal HTI. Hal ini merupakan konflik yang menjadi salah satu akar masalah kebakaran hutan. Sebagaimana diketahui RTRWP telah direvisi semenjak tahun 1999 yang proses revisi sudah 14 tahun dan berdampak pada ketidakpastian hukum pada konsesi HTI. Ada kenyamanan pelaku pembakaran karena secara legal lahan tersebut berada pada konsesi HTI, sehingga para pembakar bisa lepas dari jeratan hukum dan HTI dipersalahkan atas terjadinya kebakaran lahan.

Ketua Advokasi dan devisi Hukum Gapki (Tungkot Sipayung) Perusahaan sawit adalah legal punya aturan hukum dan mengikuti aturan hukum. Jika terjadi kebakaran hutan maka perusahaan sawit jadi korban, hanya orang yang tidak waras yang membakar sawitnya sendiri. Tudingan pembukaan kebun baru tidaklah mungkin, karena semenjak 2011 tidak ada izin baru karena moratorium. Di perkebunan sudah ada SOP tidak boleh membakar lahan dan juga dilaarang dalam 3 UU yaitu UU Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika perusahaan yang sudah punya izin tetapi belum selesai dibangun ada kemungkinan melakukan pembukaan lahan. Persoalan lainnya konsesi 1000ha, tetapi yang diterbitkan HGU hanya 800ha, sisanya siapa punya? Sementara masyarakat menganggap bagian dari HGU. Juga ada instrumen lain yang mengontrol perkebunan seperti ISPO dan RSPO. Gapki Riau sedang melakukan inventarisasi kerugian kebakaran kebun sawit. Sawit indonesia dianggap tidak ramah lingkungan didunia internasional sebagai akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab.

Mukri Friatna (Walhi) Pembakaran hutan yang berlangsung dari tahun ketahun merupakan salah satu bentuk genocide, kejahatan kemanusiaan yang terencana dan luar biasa. Untuk itu walhi dan masyarakat riau akan memperkarakan hal ini sampai ke mahkamah internasional. Sumberdaya alam riau yang kaya dirampas dan mengakibatkan kemiskinan dan penyakit sebagai akibat asap. 17 tahun kebakaran hutan merupakan perbuatan Genocide, kebakaran yang terjadi setiap tahun. Yang bertanggungjawab terhadap kebakaran adalah 117 perusahaan yang terlibat pembakaran lahan yang sudah dilaporkan. Perusahaan melakukan tindakan kejahatan dengan menjalankan operasionalnya pada saat tata ruang belum disyahkan. Pemerintah melegalkan pengelolaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3m yang dilindungi menurut peraturan perundangan untuk itu perlu dilakukan audit perizinan pada lahan gambut. Jika ditemukan izin pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3m maka izinnya harus dicabut baik itu berupa perkebunan sawit maupun HTI. Fakta yang berkembang, pihak kepolisian begitu gampang menangkap petani tetapi begitu sulit terhadap perusahaan. Sudah banyak tehnologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebakaran lahan seperti citra satelit tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal ini terjadi adalah konspirasi antara pengusaha dan penguasa

Mukri (Walhi) Kalaupun tidak terbukti kesengajaan pembakaran lahan oleh pemilik konsesi, dapat juga dipidana sebagai akibat kelalaian. Jika pembakaran dilakukan oleh masyarakat itu artinya perusahaan yang melakukan pengamanan terhadap

Audit izin HTI dan Perkebunan

Gulat Mas Manurung (Ketua assosiasi petani kelapa sawit) Ada 3 jenis tanah gambut, pada umumnya izin diberikan pada tanah gambut yang tidak dibolehkan

Pembukaan lahan secara membakar justru bijak pada bulan november

Semua perusahaan tidak semua luas lahannya benar

Bagi HTI, izin 40.000 ha, ternyata ada petani tidak pernah dienclave, sebagai dampak konflik lahan

Ketidakpastian RTRWP

Mulyana (Kepala BMKG)

Maret dan september musim hujan

Mei-september dan desember-februari potensi kebakaran tinggi

Anggota DPR Komisi IV (Viva Yoga Mulyadi)

Sudah ada payung hukum UU p3h, UUK, penjara maks 5-15 tahun

Implementasinya UU otonomi daerah, minerba, LH

Kontradiksi interminis

Penerapan hukum, banyak yang belum berjalan

Tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah seperti penerbitan izin muncul celah hukum, praktek penyimpangan

Aspek ekonomi, bagaimana dengan pohon tua,

Bersumber dari konflik lahan, pemerintah berfihak pada swasta

Cukong memprovokasi, rakyat yang dimanfaatkan oleh perusahaan

Ian Siagian PDIP

Yang bertanggung jawab pemerintah

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: