Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Perencanaan Kehutanan untuk Pengurusan Kehutanan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Posted by raflis on September 11, 2014

Pandangan terhadap Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004
disampaikan oleh: Epistema Institute, Perkumpulan HuMa, Forum Tata Ruang Sumatera dan Silvagama kepada Kementerian Kehutanan

Jakarta, 5 September 2014

Pendahuluan
Perencanaan kehutanan merupakan bagian dari pengurusan hutan yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan, memberikan manfaat, mengakui hak dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan seharusnya menjadi alat mewujudkan tujuan tersebut. Kami menyusun dokumen ini untuk menjalankan hak warga negara berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin oleh Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini terdiri dari pokok-pokok pikiran dan rekomendasi perbaikan terhadap materi muatan kunci dalam naskah rancangan perubahan PP No. 44 Tahun 2004 serta lampiran berupa masukan pada ketentuan-ketentuan batang tubuh dalam perubahan PP tersebut.


Pokok-pokok pikiran dan Rekomendasi:

  • Kami memandang bahwa perubahan PP No. 44 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan pesan penting dari Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 35/PUU-XI/2012. Pesan penting yang dimaksud adalah: (i) Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (ii) pembentukan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses yang menaati hukum, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, partisipatif dan tidak dijalankan secara otoriter; (iii) pengaturan kehutanan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang konstitusional.
  • Perubahan PP No. 44 Tahun 2004 perlu taat pada logika yang telah dibangun oleh UU No. 41 Tahun 1999. Inventarisasi hutan yang memuat aspek biofisik, sosial-budaya, dan tenurial masyarakat harus secara aktif dan konsisten dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melibatkan instansi terkait yang mempunyai data yang relevan dengan tujuan inventarisasi. Inventarisasi dimaksud menjadi dasar bagi pengukuhan dan penatagunaan hutan. Mengacu pada Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 maka pengukuhan kawasan hutan adalah upaya untuk menetapkan status penguasaan hutan sedangkan penatagunaan hutan sesuai dengan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 adalah upaya menetapkan fungsi hutan. Penetapan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan ketika pengukuhan kawasan hutan telah selesai dilaksanakan. Penjelasan Pasal 12 UU No. 41 Tahun 1999 yang bertentangan dengan batang tubuh selayaknya tidak dijadikan acuan (lihat Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XI/2012 yang menyatakan: “penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan”). Pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah Presiden. Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan meliputi kawasan hutan negara dan kawasan hutan hak termsuk hutan adat di dalamnya. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) semestinya dilakukan setelah inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan hutan selesai. PP ini tidak boleh membenarkan pembentukan KPH dimana ketiga proses sebelumnya belum dilaksanakan. KPH tidak hanya meliputi hutan negara tetapi juga pada hutan hak dan hutan adat.
  • Perubahan PP No. 44 Tahun 2004 tidak hanya menjawab permasalahan masa depan tetapi juga harus mampu memberikan koreksi pada kesalahan regulasi, kelembagaan dan praktik di masa kini dan masa lalu. Percepatan penetapan kawasan hutan yang dilakukan tanpa praktik dan regulasi yang memadai untuk perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan hak pihak ketiga perlu dikaji-ulang. Pengaturan tentang mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik yang muncul akibat pengukuhan kawasan hutan harus tuntas dimuat dalam PP ini. Inventarisasi hutan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya harus dituntaskan dalam periode waktu yang jelas dan setelah itu dimungkinkan ada penyesuaian secara periodik.
  • Belajar dari pengalaman sulitnya menjalankan penatagunaan hutan, khususnya penetapan fungsi kawasan hutan berdasarkan skoring tanpa ketersediaan data yang memadai maka Perubahan PP ini perlu memandatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Badan Informasi dan Geospasial dan Kementerian Pertanian, bekerja sama menyediakan data dimaksud.
  • Kawasan bergambut di dalam kawasan hutan baik yang terdapat di hutan negara, hutan adat dan hutan hak lain perlu dilindungi dengan menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung.
  • Akses publik terhadap informasi terkait perencanaan kehutanan harus mendapat jaminan dalam perubahan PP ini. Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 7/Menhut-II/2011 menjadi lebih kuat.
  • Untuk mengurangi kesenjangan penafsiran dari peraturan yang lebih rendah maka PP ini perlu memuat aturan yang lebih rinci, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah perlu disertai dengan pola pendanaan yang jelas dan cukup, pendampingan kegiatan dan peningkatan kapasitas.
  • Untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik dengan legitimasi yang lebih kuat maka Kemenhut perlu menyelenggarakan konsultasi publik yang lebih luas.
  • PP ini perlu memuat ketentuan penutup yang membatalkan ketentuan mengenai KPH yang ada di dalam PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008, mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam PP No. 10 Tahun 2010 jo. PP No. 60 Tahun 2012, mengenai penggunaan kawasan hutan dalam PP No. 24 Tahun 2010 jo. PP No. 61 Tahun 2012 serta ketentuan mengenai penerbitan sertipikat di kawasan hutan dalam PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Selengkapnya: Pandangan dan Masukan Epistema-HuMa-Fortrust-Sylvagama terhadap Revisi PP 44-2004

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: