Raflis

Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik

Putusan MA Tentang Kawasan Hutan Sumatera Utara (No. 47 P/HUM/2011)

Posted by raflis on November 16, 2014

  • Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar tersebut, bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:a)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15.; b).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang, Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22;  c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a.; d)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g).; e)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16.; f)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i).
  • Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas ± 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
  • Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas + 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005.
  • Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, Tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara ;

Download Putusan 47_P_HUM_2011 (1)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA SELUAS ± 3.742.120 (TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH) HEKTAR
PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.
KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:
a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam : + 477.070 Hektar.
b. Hutan Lindung : + 1.297.330 Hektar ;
c. Hutan Produksi terbatas : + 879.270 Hektar ;
d. Hutan Produksi Tetap : + 1.035.690 Hektar ;
e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi : + 52.760 Hektar ;
Jumlah : + 3.742.120 Hektar ;
KETIGA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
a. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.
b. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis karena luasnya tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
c. Kawasan Hutan yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 932/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 berubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan, akan dilakukan penetapan  perubahan
peruntukan dengan keputusan tersendiri.
KELIMA : Memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA.
KEENAM : Memerintahkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengatur kembali perijinan yang berkaitan dengan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA.
KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: