SK Kawasan Hutan Provinsi Riau

1. SK 173 1985
2. SK 7651 2011
3. SK 673 2014
4. SK 878 2014
5. Rekomendasi Ombudsman 2016
6. SK 314 2016
7. SK 393 2016

Selengkapnya Download disini: sk-kawasan-hutan-riau1

Perkebunan dalam Kawasan Hutan

Potret Perkebunan Kelapa Sawit Pulau Sumatera

1.  Pendahuluan

Potret perkebunan kelapa sawit di pulau sumatera adalah melihat situasi perkebunan kelapa sawit pada saat ini beserta proses yang terjadi di masa lalu. Dari kondisi eksisting ini dilakukan overlay analisis terhadap ketentuan yang berlaku secara spasial dalam proses pemberian izin perkebunan.  Analisis ini dilakukan untuk melihat kesesuaian izin perkebunan terhadap fungsi kawasan hutan, rencana tata ruang dan kawasan bergambut.

Kesesuaian izin perkebunan kelapa sawit terhadap fungsi kawasan hutan dilakukan dengan overlay peta perkebunan kelapa sawit terhadap peta fungsi kawasan hutan. Kesesuaian ini untuk melihat tingkat kepatuhan dalam proses pemberian izin perkebunan terhadap regulasi kehutanan. Kesesuaian terhadap rencana tata ruang dilakukan dengan overlay peta perkebunan kelapa sawit terhadap peta rencana tata ruang untuk melihat kepatuhan pemberian izin terhadap regulasi penataan ruang. Kesesuaian izin terhadap kawasan bergambut dilakukan dengan overlay peta izin terhadap peta kedalaman gambut untuk melihat kepatuhan pemberian izin terhadap regulasi perlindungan terhadap lahan gambut.

Selain itu, dilakukan analisis terhadap izin perkebunan kelapa sawit yang terdapat pada kawasan bergambut yang terbakar pada tahun 2015 yang lalu. Analisis kebakaran ini difokuskan pada provinsi riau, jambi dan sumatera selatan.

Draft2 Potret Perkebunan Sawit Pulau Sumatera_small

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Kesimpulan sementara saya, setelah membaca putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg secara cepat terkait gugatan KLHK terhadap…

Dikirim oleh Raflis pada 7 Januari 2016

00 BMH Put_24 Pdt_2015_PN Plg__final_

PIPPIB Revisi VIII Provinsi Riau