Pelanggaran Tata Ruang di Provinsi Riau (KLHS)

Sumber: Final Report Review Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Melalui Aplikasi  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (halaman 9)

Berdasarkan  PP  No.  26  tahun  2008  HTI  hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi tetap atau kawasan dengan skoring <125 dan idak berada pada kawasan lindung. Sedangkan perizinan HTI sebagian ada dalam kawasan lindung dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). HTI tidak diperbolehkan pada HPT karena secara jelas dalam penjelasan  pasal 64 ayat 1 huruf a PP  26/2008  ditegaskan  bahwa”kawasan  peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam”. Berdasarkan hal-hal tersebut di Riau sekitar 1.570.700 ha ijin  HTI  berada  pada  kawasan  yang  idak  sesuai dengan peruntukannya, 1.060.000 ha HTI berada dalam kawasan lindung dan 510.700 ha pada kawasan HPT.

Plus Minus Moratorium

Moratorium: Beyond Numbers, Towards Land-use Governance

Satu tahun lalu, tepatnya 20 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang lebih dikenal dengan sebutan “Moratorium”. Inpres ini adalah sebuah jeda (breathing space) dengan tujuan yang lebih luas daripada sekedar menunda izin. Inpres ini juga menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, baik pada Kawasan Hutan maupun Areal Penggunaan Lain.