Misteri Kawasan Hutan (Hutan Produksi Terbatas)

Status dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Perencanaan Kehutanan

Kewenangan Pemerintah dalam UU 41/1999

Hutan dikuasai oleh negara dan selanjutnya diberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan.

Kewenangan mengurus hutan diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kehutanan. Sedangkan kewenangan dalam penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui proses perencanaan kehutanan. Penetapan kawasan hutan akan menghasilkan kepastian hukum kawasan hutan. Setelah adanya kepastian hukum atas kawasan hutan baru bisa tercipta kewenangan selanjutnya yaitu menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan.

Setelah adanya kepastian hukum terhadap kawasan hutan dan terciptanya hubungan hukum antara orang dengan hutan barulah pengelolaan hutan bisa dilaksanakan.dengan memberikan izin pemanfaatan hutan serta pemberian sangsi terhadap pelanggaran ketentuan kehutanan. Untuk menciptakan hubungan hukum antara orang dengan hutan haruslah terlebih dahulu melalui kepastian hukum kawasan hutan yang dilaksanakan pada perencanaan kehutanan dalam pengurusan hutan. Kepastian hukum merupakan kata kunci dalam penegakan hukum terhadap undang undang kehutanan.

Slide Share Dokumen

1. Perencanaan Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Disampaikan dalam acara Forum komunikasi penataan ruang dengan tema “Peran Stakeholder Pasca Penetapan Perda RTRWP” dilaksanakan oleh direktorat jendral penataan ruang kementrian pekerjaan umum di tirta werdapura village (sanur-bali) pada tanggal 30 November 2010

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Perpres No 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Perpres 88 2017

Perbandingan PP 10 2010 dengan PP 105 2015 Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Bagian Ketiga)

Perbandingan PP 10 2010 dan PP 105 2015 Bagian Ketiga

Perbandingan PP 10 2010 dengan PP 105 2015 Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Bagian Kedua)

Perbandingan PP 10 2010 dan PP 105 2015 Bagian Kedua